KOLOM Editor : Ivan Aditya Sabtu, 10 Maret 2018 / 10:22 WIB

Fantasi Kerakyatan

KITA hidup dalam satu situasi kultural yang disebut sebagai fantasi kerakyatan. Fantasi kerakyatan adalah segala hal yang muncul ke permukaan atas nama rakyat, yang eksis adalah rakyat, yang terdominasi dan terhegemoni adalah rakyat. Rakyat menjadi aktor utama, semua atas nama kepentingan rakyat. Akan tetapi, di balik itu, hal terdalam yang sesungguhnya terjadi adalah bekerjanya kapitalisme dalam sifatnya yang subtil.

Kapitalisme adalah semua proses (rangkaian/rentetan) produksi dan reproduksi yang ujungnya adalah keberpihakan atau keuntungan yang didapatkan untuk mereka kelas penguasa yang ‘bersenyawa’ dengan kelas elite dan/atau kelas pemilik modal. Dalam rangkaian atau rentetan produksi dan reproduksi tersebutlah justru rakyat kebanyakan yang menjadi tokoh utama dan sangat berperan dalam sistem tersebut.

Kesadaran Palsu

Pertanyaannya, apakah kita tidak mengetahui situasi itu? Jawabannya, sangat tahu. Inilah yang membedakan apa yang disebut sebagai kesadaran palsu (Marx) dan kesadaran sinis (Slavoj Zizek). Dalam kesadaran palsu, ketika kita melakukan tindakan tertentu, karena ada ideologi tersembunyi bekerja, maka kita seperti tidak sadar melakukannya. Kesadaran sinis adalah kita melakukan sesuatu, sebagai misal kita tahu jika membeli barang mahal (membeli sesuatu di luar fungsi aslinya) itu hanya menguntungkan pihak pemilik modal. Tetapi kita tetap melakukannya.

Kita mulai dari bagaimana rakyat, atau atas nama rakyat, bekerja mendukung fantasi tersebut. Yang paling massal adalah berbagai bentuk demonstrasi. Dari dulu hingga sekarang, berbagai bentuk demonstrasi selalu seolah memberikan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Baik di dalamnya bergerak berdasar ideologi tertentu, atas nama ketidakadilan, atas nama demokrasi, dan sebagainya.

Kenyataannya, demonstrasi tidak lebih digerakkan oleh kepentingan elite tertentu yang berusaha ‘mengambil alih’ kekuasaan. Di balik motif atas nama rakyat, hal terselubungnya adalah ada segelintir elite yang juga ingin berkuasa. Hal yang disembunyikan, yakni upaya melakukan investasi modalitas ekonomi, sosial, simbolik, dan kultural (Pierre Bourdieu). Dengan demikian, hal terdalamnya adalah kapitalisasi kuasa.

Hal paradoks adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia seni, seperti sastra, musik, teater, lukisan dan sebagainya. Kadang kita masih memiliki keyakinan bahwa dunia seni seharusnya merupakan praktik yang mampu menegosiasikan ideologi yang berkuasa (dominan) dengan memberi ruang kepada ideologi alternatif. Ideologi alternatif tersebut diharapkan memberi keberpihakan terhadap rakyat.

Akan tetapi, kenyataannya tidak. Ada ruang kemungkinan yang terjadi. Pertama, ideologi alternatif yang dinegosiasikan berhadapan dengan kapitalisme hanya menjadi bagian dari komoditas, agar karya mendapatkan peluang ekonomi yang tinggi. Kemungkinan kedua, tanpa disadari karya-karya seni tersebut justru menjadi bagian dari rangkaian kapitalisme. Hal itu bisa dibuktikan dengan menggali secara dalam kandungan ideologis karya-karya seni tersebut.

Hal yang muncul ke permukaan adalah karya seni secara langsung menjadi bagian bagaimana produksi dan reproduksi kapitalisasi modal bekerja. Bagaimana pun mereka yang terlibat di dalamnya, senimannya, para broker, kolektor, tidak akan tertarik bekerja pada seni jika seni tidak mampu memberikan kapitalisasi, baik dalam jangka waktu pendek atau panjang. Terdapat modal-modal yang selayaknya mereka dapatkan kembali. Tentu saja terkait dengan upaya transformasi ekonomi dalam pengertiannya yang paling elementer.

Strategi Oposisi

Contoh lain yang juga tidak kalah nyatanya adalah posisi para pengeritik, pengamat, akademisi, bahkan, mohon maaf, para ìpelestariî agama. Para pengeritik secara terselubung menginvestasikan kritiknya dengan melakukan strategi oposisi untuk mengakumulasi modal. Tidak peduli apakah kritiknya akan diperhatikan atau tidak, tetapi para pengeritik justru menikmati kritiknya sendiri.

Tidak terkecuali para akademisi, seolah apa yang dimilikinya merupakan modal yang layak diperjualbelikan. Padahal, hal modal yang dimiliki tidak lebih cuma reproduksi, ambil sana-sini, yang kemudian dikomoditaskan atas nama keilmiahan. Hal yang paling parah adalah para ‘pelestari’ agama, yang seolah kemudian memperjualbelikan agama, atau bahkan yang mempersulit agama agar peran ulama tetap dirasakan penting.

Dalam konteks tersebutlah sebetulnya fantasi ideologis bekerja. Fantasi ideologis adalah satu cara kamuflase tertentu yang menutupi pengetahuan kita terhadap the real. Kita tahu, tetapi fantasi ideologis menyebabkan kita purapura tidak tahu. Karena kalau kita tahu the real yang sesungguhnya, maka tatanan sosial atas nama rakyat tersebut menjadi terbukti hanya hampa.

(Dr Aprinus Salam. Kepala Pusat Studi Kebudayaan UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 10 Maret 2018)