Perempuan untuk Perubahan

PILKADA tahun 2018 akan diselenggarakan secara serentak di 171 daerah. Bukan hal yang aneh jika berbagai kalangan mulai ramai membicarakannya. Hal ini karena aktivitas politik merupakan salah satu arena untuk menemukan pemimpin dan model kepemimpinan ideal. Setiap lapisan masyarakat tentu memiliki harapan agar dapat dipimpin oleh kepala daerah yang sejalan dengan ideologi dan kepentingannya. Demikian halnya dengan kepentingan untuk terus mengawal isu keterwakilan perempuan. Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam pilkada mendatang mencapai 8,85%. Angka ini menunjukkan sebuah peningkatan meskipun belum sepenuhnya memenui kuota ideal.

Kebutuhan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perempuan pemimpin jelas didasarkan pada kepentingan untuk menyuarakan makna kesetaraan dan keadilan. Anggapan lain menyebutkan bahwa dengan adanya perempuan pemimpin maka suara rakyat perempuan menjadi lebih didengarkan. Sederhananya pengalaman serupa antara perempuan akan lebih mudah membangkitkan empati. Empati bersama ini dapat ditransformasikan sebagai modal untuk memecahkan setiap persoalan yang ada.

Namun dalam kondisi tertentu, ide pokok ini juga memantik pertanyaan dan kritik. Misalnya seberapa jauh kita dapat menjamin bahwa perempuan kepala daerah dapat benar-benar mewakili kepentingan perempuan? Alih-alih menguatkan seruan dan advokasi terhadap isu kesetaraan jender, para pimpinan perempuan seperti Ratu Atut, Siti Masitha, dan Sri Hartini justru tersandung kasus korupsi. Hal ini berkebalikan dengan figur perdana menteri lakilaki Canada Justin Trudeau yang justru berhasil menerjemahkan makna kesetaraan jender sekaligus keberagaman melalui jajaran kabinet yang dibentuknya.

Lantas apa yang sebenarnya dimaksud dengan kepemimpinan perempuan? Teka-teki ini dapat ditarik lagi ke pertanyaan yang lebih mendasar tentang apa sebenarnya ’perempuan’ itu? Dengan membandingkan kinerja Justin Trudeau dan Ratu Atut apakah menyuarakan kepentingan perempuan harus selalu dijembatani sosok biologis perempuan? Jawabannya bisa jadi tidak. Namun jika pertanyaannya: Apakah masih ada alasan masuk akal yang tersisa untuk tetap melakukan afirmasi terhadap jumlah pemimpin berjenis kelamin perempuan? Jawabannya tentu masih ada. Mengapa?

Jika kita menengok sejarah terdapat sejumlah tokoh perempuan yang sangat kuat meletakkan pengalaman perempuan sebagai basis perjuangan. Kartini dengan surat-suratnya misalnya menggugat keras tentang ketidaksesuaian antara haknya untuk berpendidikan dan kultur yang mengekang. Perubahan besar lantas terjadi dimana semua anak perempuan memiliki pilihan bebas untuk bersekolah dan berpengetahuan hingga saat ini.

Setelah kemerdekaan kita beruntung karena memiliki sosok Maria Ulfah yang memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ranah rumah tangga. Perubahan penting juga terjadi dimana muncul UU Perkawinan 1974 yang memberikan basis perlindungan hukum yang sah bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga jika ingin mengajukan perceraian.

Masih banyak sekali sebenarnya contoh-contoh serupa. Namun poinnya adalah afirmasi kepemimpinan perempuan itu lekat dengan harapan-harapan perubahan. Perubahan yang tidak hanya berlaku lima tahun atau sampai masa jabatan selesai. Lebih dari itu masyarakat masih membutuhkan sosok tangguh yang mampu menghindarkan perempuan dari sejumlah persoalan yang korbannya sering adalah perempuan itu sendiri, seperti kekerasan seksual, angka kematian ibu (AKI), dan kemiskinan. Perubahan baik tentu bisa datang dari siapa saja dan dari jenis kelamin apapun. Akan tetapi belajar dari Kartini dan Maria Ulfah, bahwa melibatkan pengalaman pribadi sebagai pilar dasar dari visi dan misi kerja adalah salah satu cara untuk mencapai totalitas.

Inilah mengapa isu keterwakilan perempuan dalam setiap agenda politik masih sangat relevan. Bulan Maret ini tepatnya pada tanggal 8 adalah juga peringatan Hari Perempuan Sedunia. Ini dapat menjadi momen pengingat bahwa feminis seperti Kartini dan Maria Ulfah memiliki jasa besar bagi kemuliaan masyarakat Indonesia. Maka sudah sepatutnya untuk tidak pernah meragukan bahwa gagasan untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan di ranah politik itu adalah pengetahuan yang baik.

(Desintha D Asriani MA. Dosen Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada dan kandidat doktor dari EWHA Womans University South Korea. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 8 Maret 2018)

Tulis Komentar Anda