Pemimpin Tiongkok

REZIM Partai Komunis China (PKC) telah membuat terobosan tajam terhadap norma kebiasaan tiga dekade terakhir dengan berupaya untuk mengakhiri batas dua kali masa jabatan presiden. Dengan demikian, Xi Jinping, yang telah mengkonsolidasikan kekuasaannya di kalangan militer, birokrasi dan membersihkan saingan politik utama selama lima tahun terakhir, akan dapat tetap mempertahankan kekuasaannya tanpa batas waktu. Bahkan mungkin seumur hidup.

Kemunculan Xi sebagai orang kuat politik China sebenarnya bukan karena prestasi dari karakteristik pribadinya, melainkan lebih sebagai cerminan adanya ketegangan sosial yang ekstrem yang melanda negara ini. Menghadapi ekonomi yang memburuk dan prospek terjadinya pergolakan sosial, birokrasi Tiongkok sangat berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuatannya di sekitar sosok Xi.

Setelah tiga dekade pemulihan kapitalis, PKC telah mengubah China menjadi salah satu negara yang paling timpang di dunia. Di satu sisi, memiliki lebih dari 300 orang miliader yang menikmati keuntungan besar dan menjalani gaya hidup mewah. Di sisi lain, ratusan juta pekerja dan petani berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, banyak yang masih hidup dalam kemiskinan.

Pada awalnya, rezim PKC mengandalkan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi untuk mengurangi pengangguran dan menangkal kerusuhan sosial. Namun sejak krisis keuangan global 2008/09, ekonomi China terus melambat ke tingkat di bawah pertumbuhan 8%, yang sejak lama dianggap sebagai tolok ukur penting untuk menjaga stabilitas sosial. Selain itu, mekanisme yang digunakan untuk mendorong paket stimulus besar pertumbuhan, telah menghasilkan tingkat utang yang sangat besar yang mengancam akan memicu krisis keuangan.

Pada saat yang sama, China menghadapi ketegangan geopolitik yang ekstrem dengan meningkatnya ancaman konflik, terutama dengan Amerika Serikat. Di bawah Obama dan Trump, AS secara agresif berusaha untuk melemahkan China secara ekonomi dan diplomatik khususnya di Asia Pasifik, begitu juga dalam pengembangan pasukan militer di Asia untuk persiapan perang. Trump melancarkan ancaman perang melawan Korea Utara dan konfrontasi militer di Laut Cina Selatan yang ditujukan terhadap China, yang bagi AS dianggap sebagai penghalang utama bagi hegemoni globalnya.

Dihadapkan dengan bahaya di dalam dan di luar negeri, aparat PKC telah memperkuat tangan Xi dengan harapan bisa melawan Washington, dan menekan setiap pergerakan kelas pekerja China yang masif, yang sekarang berjumlah 400 juta. Namun pengumuman PKC mengenai penghentian pembatasan dua masa jabatan presiden di China telah menimbulkan kejutan, kecaman, dan seruan untuk bertindak di media Barat. AS dan sekutu-sekutunya telah memperkirakan, sebagaimana New York Times merilis dalam editorialnya, bahwa politik ëpintu terbukaí China pada akhir 1970-an akan mengarah pada integrasinya ke dalam kerangka pascaPerang Dunia II . Bahwa ”kemajuan ekonomi pada saatnya akan mengarah pada liberalisasi politik”.

Sebenarnya AS berharap bahwa ëliberalisasi politikí kelas menengah China yang diperluas (bukan kelas pekerja) dapat dimanipulasi untuk membuat sebuah rezim lebih dekat dengan Washington. Akan tetapi harapan itu sekarang pupus oleh perkembangan baru, untuk masa depan yang tak terbatas. Ada pemimpin China yang tidak mudah menyerah pada AS dan berusaha melawan Washingto.

Tidak hanya di China dan Rusia, kelas penguasa telah menyimpulkan bahwa seorang kuat politik adalah satu-satunya alat untuk melindungi kepentingan mereka. Proses sosial dan ekonomi dasar yang sama, terutama ketegangan sosial akut yang diakibatkan oleh jurang yang sangat besar dan melebar antara kaya dan miskin, akan mendorong kaum borjuis dalam apa yang disebut demokrasi liberal ke bentuk pemerintahan yang otokratis.

Kalau dugaan ini mengandung kebenaran, kebangkitan ekonomi China yang digembar-gemborkan akan menobatkannya sebagai raksasa ekonomi dunia, tak lebih hanya akan memunculkan raksasa yang timpang. Ketimpangan yang diatasi dengan memanfaatkan ìorang kuat tanpa batas masa jabatanî sangat dikhawatirkan akan memperburuk reputasi Tiongkok dalam indeks pelanggaran hak azasi manusia. Yang memang sudah buruk sekali posisinya sejak lama.

(Prof Dr Tulus Warsito. Guru Besar Ekonomi Politik Asia Timur, Program Doktor Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 6 Maret 2018)

Tulis Komentar Anda