KOLOM Editor : Ivan Aditya Senin, 05 Maret 2018 / 10:47 WIB

Hentikan Perang SARA

PILKADA 2018 akan menjadi ujian berat menuju Pilpres 2019. Apakah Pilkada 2018 akan dimulai ëperang SARAí ataukah tanpa perang SARA. Kita akan saksikan bersama. Tentu dengan harapan pilkada tanpa perang SARA. Jika Pilkada 2018 dimulai dengan ëperang SARAí dikhawatirkan Pilpres 2019 akan semakin keras.

Politik SARA memang nyaris tanpa henti ditabuh di Indonesia pasca reformasi. Sekalipun politik SARA memang bukan khas Indonesia. Persoalannya, jika SARA menjadi idola dalam politik Indonesia, maka kualitas demokrasi kita sebenarnya masih dalam tahapan demokrasi simbolik. Demokrasi yang lebih mengutamakan symbol. Karena yang penting terjadi pilihan langsung, rakyat terlibat tetapi minus etika dan substansi. Yang paling memprihatinkan adalah ketika politik SARA, yang penuh kebencian kepada lawan politik itu dikemukakan dan sengaja dilakukan secara sistematik.

Kita harus beranjak meninggalkan politik SARA menuju berpolitik yang beradab. Berpolitik dengan santun, etik, serta tidak penuh dengan kebencian pada lawan politik. Kebencian politik tidak akan menyelesaikan masalah, kecuali hanya menumbuhkan dendam yang berlarut-larut terutama pada mereka yang kalah dalam pertarungan politik. Kita tidak perlu memaknai kekalahan seseorang atau partai dalam politik sebagai kehancuran hidup, kematian seseorang dan partai dalam politik.

Agaknya kita perlu beranjak pada era perpolitikan yang lebih beradab dan bermartabat. Salah satu politik beradab dan bermartabat adalah tidak menebarkan kebencian pada lawan politik. Apalagi kebencian karena SARA. Kita harus pahami secara tulus dan total bahwa tidak ada yang salah dengan SARA. Tidak ada orang yang salah ketika terlahir dari seorang ibu Jawa, Papua, Ambon, Batak, China, Arab atau yang lainnya. Kelahiran tidak bisa di tolah datangnya dari seorang ibu yang ber-suku, ras, golongan bahkan agama apapun.

Inilah yang seharusnya menjadi pemahaman bersama tentang SARA. SARA adalah kekayaan Indonesia bukan dosa asal politik Indonesia. SARA adalah ibu kandung Indonesia. Kita menjadi Indonesia karena beragam SARA. Oleh sebab itu, berpolitik mempergunakan SARA sebagai arena membunuh, membenci, serta memaki lawan politik sejatinya sedang mengingkari sunattullah di Indonesia.

Tuhan telah berkehendak menjadikan Indonesia itu multi-SARA. Indonesia itu tidak tunggal. Indonesia itu majemuk dan tidak ada yang salah dengan kemajemukan SARA. Hanya mereka yang enggan menghargai dan menghormati karya Tuhan sehingga menjadikan SARAsebagai arena untuk berkelahi.


Oleh sebab itu, Pilkada 2018 harus benarbenar kita jadikan bagian dari cara berpolitik yang beradab. Politik yang manusiawi dan memiliki etika politik. Tidak berpolitik dengan nafsu Rahwana yang hendak membunuh semua lawan politik dengan segala cara. Dengan tujuan yang penting dapat memenangkan pertarungan.

Jika dalam pilkada tetap menggunakan politik ala Rahwana, maka SARA akan jadi bagian tak terpisahkan dari pemain politik saat pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019. Mereka akan bermain politik kurang bermartabat bahkan tanpa etika. Politik hanya untuk menang dan ‘membunuh’ orang yang diposisikan menjadi lawan. Apa bedanya politik dengan gaya premanisme dengan tujuan asal menang?

Tentu kita tidak suka gaya premanisme. Namun seringkali terjadi mayoritas yang diam, bukan mayoritas yang bersuara lantang melawan kebiasaan politik premanisme. Agaknya saat inilah politik diam dari kaum mayoritas harus berubah. Mayoritas harus berani bersuara untuk melawan dan berani : Katakan tidak pada politik SARA.

Kita harus menjunjung dan menghargai politik bermartabat, yakni politik yang menghargai keragaman SARA. SARAtidak ditolak keberadaannya namun tidak dijadikan alat untuk menuduh lawan politik dengan tuduhan-tuduhan yang mendiskreditkan serta kebencian. Itu sangat tidak etis dan tidak bermartabat. Mari kita hentikan perang SARA dalam pilkada. Kita menuju politik beradab.

(Dr Zuly Qodir. Sosiolog UMY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 5 Maret 2018)