KOLOM Editor : Ivan Aditya Jumat, 02 Maret 2018 / 15:15 WIB

Mengerem Laju Korupsi

JUMLAH pemimpin daerah yang melakukan korupsi politik meningkat layaknya deret hitung. Sampai bulan Februari, hampir sepuluh kepala daerah diduga kuat telah melakukan korupsi. Sayangnya, sejauh ini tidak ada upaya serius untuk memperbaiki kondisi yang ada. Bagaimana memikirkan langkah strategis menghentikan laju pertumbuhan korupsi di daerah?

Pertama dan utama adalah melakukan revisi UU Partai Politik. Sebagian besar masalah dalam sistem politik dan pemerintahan kita berawal dari parpol. Tidak heran, dari berbagai jajak pendapat yang ada, parpol adalah lembaga politik paling tidak dipercayai rakyat. Tentu sangat ironis. Padahal tidak ada proses politik dan pemerintahan yang tidak melibatkan peran parpol.

Terdapat setidaknya dua isu yang strategis dalam revisi UU Parpol. Pertama adalah proses kandidasi. Pengaturan mekanisme kandidasi di internal parpol sangat tidak memadai. UU Parpol menyatakan bahwa proses kandidasi dilaksanakan dengan prinsip demokratis dan terbuka. Pengaturan singkat ini membuat proses kandidasi sepenuhnya hanya menjadi wilayah elite-elite parpol. Proses kandidasi yang ada juga sangat tertutup sehingga membuka ruang yang sangat luas bagi terjadinya politik transaksional, misalnya isu mahar politik. Revisi UU Parpol perlu diarahkan pada pengaturan lebih detail terkait dengan proses kandidasi yang partisipatif.

Kedua adalah pengelolaan keuangan parpol. UU Parpol mengatur, pengelolaan keuangan parpol harus bersifat transparan dan akuntabel. Realitasnya, hanya ada dua orang di parpol yang mengetahui, yaitu ketua dan bendahara parpol. Jangankan anggota, pengurus yang lain kemungkinan besar tidak mengetahuinya. Tidak mengherankan, beberapa ketua dan bendahara parpol terlibat dalam kasus korupsi. Revisi UU Parpol perlu diarahkan pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konkret.

Selain revisi UU Parpol, hal lain adalah standardisasi pembiayaan politik. Kementerian Dalam Negeri seharusnya bisa memainkan peran yang lebih optimal dalam hal ini. Standardisasi bisa dilakukan dengan cara menetapkan standar pembiayaan pilkada. Berapa standar pembiayaan pemilihan bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan gubernur/wakil gubernur? Standar kabupaten bisa jadi akan berbeda dengan kota.

Demikian juga antartingkatan, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Standar pembiayaan juga tentu saja berbeda antardaerah. Karena tidak ada standar pembiayaan, ketimpangan pendapatan antara calon yang miskin dan calon yang kaya sangat lebar. Selain itu, lahir persepsi publik bahwa hanya orang-orang kaya yang dapat mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah.

Selain tahapan pra-elektoral, korupsi politik juga dipengaruhi oleh berbagai isu di tahapan pasca-elektoral. Setidaknya, ada dua hal yang sangat strategis di sini. Pertama, lemahnya mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif di daerah. Korupsi politik juga dipengaruhi oleh lemahnya fungsi pengawasan dari legislatif. Apalagi ketika anggota legislatif juga terlibat dalam kasus korupsi politik.

Ada semacam persepsi keliru, terutama di kalangan anggota legislatif saat ini. Legislatif adalah lembaga sub-ordinat dari eksekutif. Mereka juga berbeda dengan legislatif di tingkat nasional. Hal ini sepenuhnya tidak benar. Anggota DPRD di daerah dipilih dengan cara yang sama dengan anggota DPR. Mereka juga memiliki fungsi yang sama, yaitu pengawasan, penganggaran dan legislasi. Dengan demikian, memperkuat fungsi pengawasan sebagai mekanisme checks and balances menjadi sangat penting.

Kedua, melemahnya mekanisme pengawasan dan kontrol dari masyarakat sipil. Pelaksanaan pilkada yang Luber dan Jurdil memang baik. Namun demikian, juga melahirkan asumsi yang keliru bahwa pilkada akan melahirkan pemimpin yang baik. Dengan demikian, pilkada yang demokratis justru membentuk persepsi bahwa Ratu Adil telah lahir. Karenanya, kontrol dan pengawasan publik tidak lagi diperlukan. Persepsi ini salah kaprah. Alih-alih menjadi akhir, pilkada sebenarnya justru menjadi kontrak politik awal antara rakyat dan wakilnya untuk periode kepemimpinan lima tahun ke depan. Karena kekuasaan cenderung korup, maka kontrol tetap diperlukan.

Semua pihak berperan dalam memberi solusi konkret atas masalah maraknya korupsi politik. Sebagai bukti bahwa kita bukan bangsa yang bebal, maka kita perlu segera mengendalikan kecepatan laju korupsi politik saat ini.

(Dr Mada Sukmajati. Staf pengajar di DPP Fisipol UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 2 Maret 2018)