KPPU Minta Rantai Niaga Beras Dipangkas

ilustrasi (Okezone.com)

DENPASAR, KRJOGJA.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta agar pengaturan tata niaga beras dipangkas untuk memotong rantai distribusi yang panjang sehingga diharapkan dapat menekan kenaikan harga.

"Jika ada marjin di setiap titik, maka tidak bisa dihindari 'gap' (celah) antara harga beras di petani, penggilingan dan di konsumen itu sangat besar," kata Ketua KPPU RI Syarkawi Rauf di Denpasar, Minggu (25/2/2018).

Menurut Syarkawi, tata niaga beras di Indonesia setidaknya melalui lima hingga enam titik sebelum sampai di konsumen, diantaranya mulai dari petani masuk ke pengepul kemudian penggilingan  masuk ke pedagang besar.

Kemudian, lanjut dia, dari penggilingan besar masuk ke distributor beras besar yang memberi label atau merek selanjutnya masuk ke ritel hingga akhirnya dilempar ke pasaran atau konsumen.

Selain rantai niaga beras yang panjang tersebut, Syarkawi juga menyoroti mekanisme pengamatan harga beras selama ini yang dinilai terpaku hanya di Pasar Induk Beras di Cipinang, Jakarta.

Belum lagi, imbuh dia, apabila di pasar induk beras Cipinang hanya ada beberapa pedagang beras besar, maka dikhawatirkan hanya mereka yang mengendalikan harga beras sehingga menjadi sistem yang tidak adik dalam usaha.

Padahal, kata dia, Indonesia memiliki setidaknya enam daerah sebagai produsen beras nasional.

Enam provinsi itu yakni Jawa Timur yang memproduksi beras per tahun dari total produksi nasional yakni sekitar 17%, Jawa Tengah 15%, Jawa Barat 15% dan Sulawesi Selatan 7,5%. (*)

Tulis Komentar Anda