Merawat Toleransi

PERISTIWA intoleransi yang terjadi di Yogyakarta membuat kita miris. Dalam benak kita bertanya, ada apa dengan Yogyakarta? Kasus yang masih terekam cukup baik yakni adanya pengrusakan masjid di seputar kawasan Malioboro dan pembubaran acara bakti sosial di Bantul serta pembacokan jemaat salah satu gereja di Sleman. Peristiwa yang menguatkan bahwa kondisi masyarakat dewasa ini sangat rentan dengan gesekan sosial berbasis SARA. Predikat Yogyakarta sebagai Kota Budaya bahkan city of tolerance tampaknya semakin abusrd untuk kita pahami bersama.

Dalam sudut pandang salad bowl theory, keberagaman etnis di Indonesia diibaratkan sebagai salad bawl yang berisikan etnis, bisa juga agama maupun golongan yang berbeda-beda. Nalar dalam teori tersebut secara sederhana mencoba mengharmoniskan berbagai etnis dalam satu mangkuk plural di mana masing-masing saling menjaga eksistensi dirinya dan tidak meleburkan diri menjadi sosok yang lain. Akan tetapi, dalam suasana tersebut bukan tidak mungkin terselip konflik, yakni ketika masingmasing kelompok merasa yang paling benar. Sehingga bukan lagi konsepsi toleransi yang dibangun melainkan penonjolan diri atas yang lain (rasial).

Lebih jauh ketika kita membaca hubungan antaretnis, agama, dan golongan di Yogyakarta, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan perilaku intoleransi yang cukup signifikan. Pada pertengahan Maret 2016 silam, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta merilis hasil temuannya bahwa sepanjang tahun 2011-2015 telah terjadi tiga belas kasus pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Tingginya angka pelanggaran tersebut setidaknya cukup untuk mengatakan bahwa Yogyakarta telah mengalami darurat pelanggaran intoleransi beragama. Realitas sosial ini tentunya tidak bisa dipungkiri sebagai suatu konsekuensi logis dari pluralnya sosiokultural yang berakulturasi dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta meliputi agama, etnis, dan golongan.

Menilik perspektif yang lebih luas, realitas sosial tersebut bukan tidak mungkin disebabkan oleh adanya pemaksaan sepihak oleh golongan tertentu atas nilai kebenaran. Dalam kajian dilakukan IMPULSE (2010) mencoba memberikan gambaran bahwa penampakan masyarakat atau kelompok yang cenderung mengedepankan kebenaran pemikirannya bisa dikatakan mengidap the groupthing syndrome yaitu gejala yang mengindikasikan cara berpikir seseorang atau kelompok orang yang kohesif untuk selalu sepakat karena kebulatan suara mayoritas dan mengabaikan alternatif-alternatif tindakan yang realistis dan rasional (Mulyana, 1999).

Di samping adanya data mengenai progresivitas perilaku intoleransi, dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, Maíarif Institute turut mempublikasikan hasil penelitiannya di dua puluh sembilan kota di Indonesia mengenai Indeks Kota Islami (IKI) yang dilakukan sejak bulan Januari hingga Maret 2016. Adapun variabel yang diukur ada tiga yakni variabel aman, variabel sejahtera, dan variabel bahagia. Adapun variabel aman meliputi: kebebasan beragama dan berkeyakinan, perlindungan hukum, kepemimpinan dan pemenuhan hak politik perempuan, dan hak anak dan difabel. Variabel sejahtera meliputi; tingkat pendidikan, pendapatan pekerjaan, dan kesehatan. Dan variabel bahagia meliputi indikator berbagi, kesetiakawanan, dan harmoni dengan alam.

Menariknya, Yogyakarta menjadi salah satu kota dengan indeks IKI tertinggi. Kedua data tersebut tentunya memiliki latar belakang sosiologis dan metodologi yang perlu dihormati tanpa perlu saling menegasikan atau mengkambinghitamkan manakah yang salah di antaranya. Merawat toleransi dalam ruang lingkup keberagaman tentunya bukanlah hal yang mudah, meski dalam penafsirannya, kebhinnekaan bangsa ini memuat anasir-anasir atas perlindungan, penghormatan, dan pengayoman kepada semua pihak, baik yang mayoritas maupun minoritas. Oleh karena itulah ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama dalam konteks merawat toleransi ini. Pertama, menghindari ëlabelisasií kepada siapapun, karena melakukannya sama halnya memberikan penghakiman sepihak yang berujung pada pencemaran nama baik. Kedua, menghentikan tuduhan-tuduhan radikal kepada seseorang atau kelompok yang berseberangan pandangan, karena bisa jadi hal tersebut hanya persoalan cara pandang yang berbeda. Ketiga, melepaskan diri dari jebakan the groupthing syndrome yang cenderung memaksakan kebenaran suatu nilai yang belum tentu kebenarannya dapat diterima oleh orang atau kelompok lain.

(Agung SS Widodo MA. Peneliti SosialPolitik Pusat Studi Pancasila UGM dan Tenaga Ahli DPRD Sleman. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 14 Februari 2018)

Tulis Komentar Anda