KPK dalam Bahaya

PADA 8 Februari 2018 Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah objek hak angket DPR, karena KPK adalah bagian dari unsur pemerintah yang dibuat berdasarkan undang-undang. Putusan MK ini lahir atas uji materil terhadap ketentuan Pasal 79 Ayat (3) UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). MK memutuskan menolak karena tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kendati putusan MK ini dikeluarkan tidak bulat, karena ada empat hakim lainnya melakukan dissenting opinion (berbeda pendapat). Namun lima hakim menyatakan menolak. Empat hakim berpendapat sebaliknya, KPK adalah lembaga independen. Dengan demikian bukan cabang eksekutif. Karena itu komisi antirasuah tidak bisa jadi objek hak angket DPR.

Menarik untuk dicermati karena munculnya putusan MK ini lahir di saat sidang Pansus Hak Angket DPR telah usai bekerja dan memutuskan tidak memanggil KPK karena soal eksistensi hak angket DPR pada KPK menimbulkan kegaduhan publik. Tiba-tiba saja MK membuat putusan hukum sebaliknya. KPK kini adalah objek hak angket DPR karena KPK adalah bagian yang dianologikan sebagai bagian membantu kinerja eksekutif dalam pemberantasan korupsi. Putusan MK ini mengonfirmasi desain baru ketatanegaraan Indonesia bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK adalah bukan rezim dari kekuasaan peradilan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945. Namun pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah desain rezim eksekutif. Tentu saja ini akan menjadi pintu masuk bagi pelemahan dan perlawanan balik pemberantasan korupsi di Indonesia.

Karena KPK yang tunduk pada UU No 30 tahun 2002 tidak lagi merupakan lembaga independen, namun berdiri layaknya lembaga kementerian belaka yang bekerja di ranah eksekutif. Hal demikian beralasan karena KPK kini dapat dimintai keterangan (angket) oleh DPR sewaktu-waktu jika kinerjanya dianggap tidak memuaskan pemberi mandat UU yakni DPR. Bahkan sejak hadirnya putusan MK yang menyatakan KPK adalah objek hak angket DPR ini maka kini KPK terikat dengan ketentuan ketentuan Pasal 203-205 UU No 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) maupun ketentuan Pasal 175-176 Peraturan DPR No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Peraturan yang menegaskan jika lembaga negara dipanggil DPR tidak hadir akan disandera 15 (lima belas) hari, ini berlaku untuk lembaga-lembaga negara yang terkait dengan penunjang kinerja eksekutif atau pemerintahan. Bahkan jika KPK tidak memenuhi panggilan DPR dalam merespons hak angket DPR dapat meminta kepolisian untuk memanggil paksa KPK.

Tentu saja putusan MK yang menempatkan KPK adalah objek hak angket DPR ini juga akan berdampak mendorong pemerintah untuk sewaktuwaktu mengintervensi KPK. Sebab anggaran kinerja KPK bersumber dari APBN sama dengan anggaran yang digunakan oleh lembaga pemerintah lainnya. Maka sangat mungkin pemerintah akan menempatkan KPK sebagai satuan kerja (Satker) biasa dalam nomenklatur pemerintahan.

Konsep ini tidak sejalan denga napas didirikannya KPK, jika dirujuk pada Naskah Akademik pendirian KPK berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Jelas dinyatakan KPK dilahirkan sebagai jawaban atas lemahnya kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi sehingga perlu dibentuk lembaga independen yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan itu pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.

Itulah sebabnya KPK memiliki kewenangan sebagai quasi negara,yakni dapat membuat regulasi sendiri, merekrut aparatur birokrasi KPK, memiliki kewenangan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan, bahkan memiliki otoritas melakukan penyadapan terhadap para pelaku korupsi sehingga sewaktu-waktu dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan tepat dan akurat. Maka dengan keputusan MK yang baru ini besar kemungkinan semua otoritas istimewa yang dilekatkan pada KPK akan mudah untuk dipreteli oleh DPR dengan menggunakan hak angket.

(Dr Agus Riewanto. Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 13 Februari 2018)

Tulis Komentar Anda