PERUBAHAN JADWAL DITOLAK

Pilkades Serentak Boyolali Dilakukan Setelah Pemilu

Ilustrasi (Foto:doc)

BOYOLALI, KRJOGJA.com - Usulan sebanyak 224 kepala desa (kades) yang masa jabatannya akan berakhir tahun ini untuk mengajukan jadwal pelaksanaan pilkades serentak sebelum pelaksanaan pileg dan Pilres 2019 dipastikan tak bisa dipenuhi. Nantinya, ratusan jabatan kades yang kosong tersebut akan diisi Penjabat (PJ) Kades.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Pemkab Boyolali melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa (Dispermasdes) menerima surat balasan atas konsultasi yang dilakukan ke Kemendagri. Dalam surat tersebut, karena jadwal pelaksanaan Pilkades berbarengan dengan Pemilu, diputuskan pelaksanaan Pilkades serentak terhadap 244 desa di Boyolali tak bisa dimajukan sebelum Pemilu. Justru sebaliknya, pelaksanaan Pilkades serentak ini akan dilaksanakan setelah pelaksanaan Pileg dan Pilres.

"Sudah ada keputusan dari Kemendagri dan usulan dari para kades agar pelaksanaan Pilkades serentak dimajukan tak bisa dilaksanakan," terang Kepala Dispermasdes Boyolali, Purwanto, Selasa (13/2/2018).

Di sisi lain, ia juga tak bisa menerima usulan perpanjangan jabatan kades hingga pelaksanaan Pilkades serentak. Jabatan kades yang kosong nanti akan diisi PJ kades dari kalangan PNS yang akan ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan. Karena keterbatasan PJ dalam mengambil kebijakan strategis dalam upaya pembangunan desa, ia akan berupaya pelaksanaan Pilkades dilakukan secepat mungkin setelah pelaksanaan Pemilu kelar.
"Mungkin Pilkades serentak bisa dilakukan Juni 2019 nanti," jelasnya.

Diinformasikan dari sebanyak 224 kades yang jabatannya akan berakhir, mayoritas jabatannya habis medio pertengahan tahun ini hingga awal 2019 nanti.  

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Cabang Boyolali, Sugeng Haryanto mengatakan, ia sudah menerima informasi tersebut dan akan segera meneruskannya ke para kades. Secara pribadi, ia tak mempermasalahkannya. Namun tentu keputusan tersebut perlu dikomunikasikan dan dikonsodalisasikan dalam organisasi. Sebab usualn perpanjangan masa jabatan kades tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi Apdesi Boyolali. (Gal)

 

Tulis Komentar Anda