Jateng Editor : Agus Sigit Selasa, 13 Februari 2018 / 12:46 WIB

Rawan Pelanggaran, Serikat Pekerja Pantau Upah Buruh

SUKOHARJO (KRjogja.com) - Belum ada temuan pelanggaran pembayaran upah minimum kabupaten (UMK) 2018 di Kabupaten Sukoharjo. Buruh sudah menerima upah sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 1.648.000. Meski demikian serikat buruh tetap membuka diri menerima pengaduan dari buruh apabila terjadi pelanggaran.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sukoharjo Slamet Riyadi, Selasa (13/2) mengatakan, pada pelaksanaan pembayaran upah buruh Januari sesuai dengan ketetapan UMK 2018 hasil pemantauannya diketahui tidak ada pelanggaran. Buruh sudah mendapatkan pembayaran upah sesuai dengan ketentuan.

Artikel Terkait : Menikmati Hidangan Mewah tapi Murah di Sumo Sushi

Pembayaran upah sesuai UMK 2018 dari perubahaan ke buruh membuat SBSI Sukoharjo lega. Sebab sejak awal pada akhir tahun 2017 lalu setelah ada penetapan besaran UMK 2018 tidak ada perusahaan yang mengajukan diri meminta penangguhan pembayaran. Artinya semua perusahaan di Sukoharjo dianggap siap dan mampu membayar upah buruh sesuai dengan UMK.
“Masih kami lakukan pemantauan dan sejauh ini belum ada temuan pelanggaran. Buruh sudah menerima upah sesuai UMK 2018,” ujar Slamet Riyadi.

SBSI Sukoharjo pada bulan pertama tahun 2018 baru melakukan pemantauan disejumlah perusahaan besar. Mereka dipantau pertama karena memiliki jumlah buruh banyak dan nilai pembayaran upah besar. Sedangkan untuk perusahaan tingkat menengah dan kecil baru akan dipantau kemudian.

Selain memantau SBSI Sukoharjo juga menerima laporan dari berbagai pihak seperti buruh dan masyarakat. Hasilnya memang belum ada temuan pelanggaran. “Untuk perusahaan besar sudah ada kesadaran membayar upah buruh sesuai UMK. Kemungkinan perusahaan menengah dan kecil perlu pemantauan ketat karena rawan,” lanjutnya.

Untuk memperkecil terjadinya praktek pelanggaran SBSI Sukoharjo juga membuka posko pengaduan dari buruh. Apaila ada buruh yang menerima upah tidak sesuai UMK 2018 maka dipersilahkan melapor.

Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo Sukarno menambahkan, masih terus memantau kondisi buruh disejumlah perusahaan. Hasilnya sementara belum ditemukan praktek pelanggaran. Buruh sudah menerima upah sesuai dengan besaran UMK.

“Buruh memang sudah selayaknya menerima upah sesuai UMK karena sudah ada aturanya. Selain itu upah tersebut juga penting bagi buruh dengan kondisi ekonomi sekarang yang sedang lesu sebab harga kebutuhan pokok mahal,” ujar Sukarno. (Mam)