Asas Pembuktian Terbalik Pencucian Uang Belum Optimal

Kompol Martua Raja Taripar Laut Silitonga. Foto: Istimewa

YOGYA (KRjogja.com) - Implementasi penggunaan asas pembuktian terbalik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, selama ini belum efektif. Hal itu disebabkan masih banyak kelemahan diantaranya jika terdakwa bisa membuktikan kekayaan yang ia peroleh bukan merupakan hasil kejahatan, maka tidak otomatis ia dibebaskan. Hakim masih memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan apa yang disebut dengan 'bukti lawan'.

Demikian diungkapkan Kompol Martua Raja Taripar Laut Silitonga saat ujian terbuka Program Doktor di Fakultas Hukum UGM, Kamis (8/2/2018). Kasat Reserse Narkoba, Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini mempertahankan disertasinya berjudul 'Penggunaan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang'. Selaku promotor Prof Dr Marcus Priyo Gunarto SH MHum dan ko-promotor Prof Dr Nurhasan Ismail SH MHum. Martua lulus dengan predikat 'Cumlaude' dengan waktu studi tercepat (3,5 tahun).

Martua mengatakan, jika terdakwa tidak bisa membuktikan harta kekayaan yang dimiliki bukan dari hasil tindak pidana maka hakim memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyampaikan bukti bila harta kekayaan yang diperoleh terdakwa merupakan hasil kejahatan. Hal ini untuk memperkuat pendapat hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, dengan salah satu predicate crime yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). "Dari kelemahan-kelamahan itu, dapat disimpulkan jika penerapan asas pembuktian terbalik dalam beberapa kasus masih dirasa kurang optimal. Bahkan, dalam beberapa kasus masih ada 'keraguan' dalam penerapannya," ungkap Martua yang merupakan lulusan doktor pertama FH UGM dari kepolisian.

Belum optimalnya penerapan asas pembuktian terbalik, menurut Martua, antara lain berkaitan dengan masalah apakah kejahatan asal (predicate offense/crime) harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak. Sementara bentuk atau susunan dakwaan pembalikan beban pembuktian dapat disimpulkan bila penggunaan asas pembuktian terbalik dapat dikatakan tidak efektif. "Diperlukan penerapan asas dan teori lain, yakni Economic Analysis of Law dan The New Separation of Power Theory. Penerapan Economic Analysis of Law ini harus dapat melihat beberapa teori dasar yang mampu menjelaskan tentang tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi," tuturnya.

Melihat penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang belum efektif, Martua menyarankan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai komponen sistem peradilan pidana, mulai mempersiapkan diri, mengambil langkah dan kebijakan dalam proses penyidikan, penuntutan sebagai bagian dari upaya merumuskan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembuktian terbalik dalam rancangan KUHAP. Terlebih pihak kepolisian merupakan garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pembuktian terbalik dalam TPPU menjadi salah satu solusi penegakan hukum kejahatan trans-nasional di Indonesia yang akan semakin kompleks dan menantang. (Dev)

 

Tulis Komentar Anda