KOLOM Editor : Ivan Aditya Sabtu, 10 Februari 2018 / 09:45 WIB

Menggali Sumber Pembiayaan Pembangunan di DIY

PADA pembukaan Musrenbangda RPJPMD DIY 2017 - 2022 (31/1) lalu, sejumlah isu strategis perekonomian mengemuka. Indikator kinerja ekonomi DIY terkini dipaparkan dalam angka dan fakta. Mulai sumber pertumbuhan ekonomi, kualitas pertumbuhan, sektor unggulan, sampai dengan anomali Indeks Kebahagiaan dan Indeks Pembangunan Manusia di DIY.

Pekerjaan rumah (PR) yang ada mengerucut pada bagaimana menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan? Bagaimana meningkatkan kesejahteraan yang inklusif, dan bagaimana mewujudkan visi-misi Pemprov DIY (2017 - 2022)?

Artikel Terkait : Menikmati Hidangan Mewah tapi Murah di Sumo Sushi

Untuk mewujudkan visi-misi jangka menengah panjang butuh pembiayaan. Kalkulasi pembiayaan pembangunan sejatinya juga terpampang dalam besaran angka dan postur APBD DIY dalam lima tahun ke depan. Pertanyaan mendasar yang muncul apakah sumbersumber pembiayaan pembangunan Pemprov DIY akan mencukupi untuk mengeksekusi program-program dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan?

‘Pecah Telor’

Wamenkeu dalam keynotes menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan tidak harus bersandar APBD. Banyak sumber pembiayaan pembangunan daerah, yaitu : APBD, perbankan, PMA/PMDN, pasar modal, corporate social responsibility (CSR), dan bahkan Penerbitan Obligasi Pemerintah Daerah. Untuk penerbitan obligasi malah sudah didukung aspek legal-nya. OJK juga sudah menerbitkan POJK tentang Penawaran Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah No 62/POJK.04/2017, namun belum ‘pecah telor’.

Dari sisi APBD, postur pendapatan dan belanja daerah menunjukkan, DIY masih sangat mengandalkan transfer dari pusat. Dominasi transfer Dana Perimbangan mencapai 58%, sehingga diperlukan penguatan pembiayaan yang berasal dari potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD ini masih menggunakan instrumen generik seperti pajak dan retribusi. Ratio PAD terhadap Total Pendapatan juga menurun dari sekitar 30% di 2014 menjadi sekitar 28% di 2017. Ini mengindikasikan tingkat kemandirian fiskal daerah juga menurun. Maka, langkah memperbesar kegiatan investasi dalam komposisi PDRB DIY semakin diperlukan.

Dari sisi perbankan, peluang pembiayaan pembangunan menggunakan dana perbankan cukup terbuka. Ini tercermin dari kondisi Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan DIY masih rendah, sekitar 60-65%. Dengan LDR ideal di level 90%, perbankan DIY masih punya ruang memberikan kredit untuk proyek pembangunan melalui simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) masyarakat. Ruang tersebut kian terbuka melihat kondisi Non Performing Loan (NPL) perbankan DIY yang relatif aman, 2,07% di Triwulan III2017. Dengan posisi DPK di Triwulan III-2017 sekitar Rp 55,9 triliun, bisa dikalkulasi kemampuan kredit perbankan DIY dalam pembiayaan pembangunan sekaligus untuk meningkatkan angka LDR hingga mencapai level 90%.

Dari sisi pasar modal, upaya mengundang perusahaan yang listing di BEI untuk berinvestasi di Yogya dan membuka jalan perusahaan swasta DIY untuk listing di BEI menjadi salah satu alternatif langkah mobilisasi dana dari pasar modal. Sementara PMA dan PMDN masih harus ditingkatkan. Mengundang PMA -PMDN ke Yogyakarta merupakan tantangan besar, tapi rasional. Untuk itu, Yogyakarta perlu membangun gerbang investasi dalam kerangka regional investor relation unit (RIRU) untuk memfasilitasi motivasi investor pada PMA dan PMDN.

Kalkulasi Ekonomi

Yang menarik adalah pembiayaan pembangunan melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah yang belum juga muncul, padahal dudukan legalnya sudah ada. Walaupun di daerah lain secara politis mungkin kurang feasible karena terkait dengan kesinambungan pemerintahan dan program pembangunan. Namun DIY yang istimewa tentu berbeda.

Dari sisi kalkulasi ekonomi dan best practise, pembiayaan pembangunan melalui penerbitan obligasi ini feasible. Pertama, penerbitan obligasi pemerintah daerah akan mengurangi ketergantungan kepada APBD. Kedua, penerbitan obligasi daerah ini akan mendorong pengelolaan APBD lebih sehat, calculated risks, dan governance yang terjaga. Ketiga, pergerakan harga obligasi daerah akan dipengaruhi kinerja perekonomian daerah. Keempat, obligasi pemerintah daerah akan menjadi outlet investasi dan instrumen pendalaman pasar keuangan yang semakin berkembang pesat dan merupakan credit worthiness pemerintah daerah.

Melihat potensi sumber-sumber pembiayaan pembangunan di DIY, kita memerlukan sebuah orkestrasi dari sisi pembiayaan. Untuk merealisasikan rancangan program kerja jangka menengah panjang, yang tentunya tidak selalu harus mengandalkan APBD.

(Budi Hanoto. Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 10 Februari 2018)