Uji Publik Dapil

UJI publik draft usulan daerah pemilihan (Dapil) dilaksanakan serentak se-Indonesia oleh KPU Kabupaten/- Kota 7-13 Februari 2018. Esensi uji publik ialah sosialisasi draft usulan Dapil dan alokasi kursi DPRD kepada pemangku kepentingan. Adapun tujuan uji publik Dapil ialah untuk mengetahui,mengukur dan menilai penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD. Dapil Kabupaten/Kota ialah Kecamatan atau gabungan Kecamatan atau bagian Kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi anggota DPRD.

Dalam penyusunan Dapil ada dua faktor yang mendasari, yakni : (1) jumlah penduduk per Kecamatan (Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan/DAK2) dan (2) data kewilayahan (PKPU No 16 tahun 2017 pasal 6). Data kependudukan per Kecamatan (DAK 2) berfungsi untuk mencari Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) - dengan rumus jumlah penduduk (DAK2) dibagi alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota. Adapun alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 191, dimana jumlah penduduk sampai dengan 100.000 jiwa memperoleh alokasi 20 kursi, sementara itu jumlah penduduk diatas 3.000.000 jiwa memperoleh alokasi kursi 55 kursi. Sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2017 pasal 195 ayat (1) tersebut di atas, KPU diberi kewenangan menyusun dan menetapkan Dapil DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun alokasi kursi per Dapil DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Apabila dalam satu Dapil kurang dari 3 kursi, maka Dapil tersebut harus digabung dengan Kecamatan terdekat sampai batas minimal 3 kursi terpenuhi.

Sebaliknya, apabila dalam satu Dapil alokasi melebihi 12 kursi, maka Dapil tersebut dipecah menjadi dua. Adapun alokasi kursi Dapil tersebut digabungkan dengan Kecamatan terdekat yang memiliki alokasi kursi sedikit, sehingga batas maksimal 12 kursi per Dapil terpenuhi.

Sesuai dengan prinsip proporsionalitas, maka penyusunan Dapil dan alokasi kursi DPRD dengan memperhatikan kesetaraan alokasi antar Dapil untuk menjaga perimbangan,misal : alokasi per Dapil minimal 6 kursi.

Dalam konteks uji publik Dapil tersebut peranan masyarakat sangat penting, karena merekalah yang memiliki kedaulatan. Artinya masyarakat yang berdaulat menentukan siapa bakal calon yang akan dipilih yang diharapkan membawa kesejahteraan. Ada tiga hal yang diharapkan masyarakat berperan untuk penyusunan Dapil,sebagai berikut:

Mengetahui Calon

Pertama, mengetahui calon di Dapil yang mewakilinya. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui siapa calon legislatif yang akan mewakili Dapilnya. Pengenalan terhadap calon legislatif diperlukan dalam rangka masyarakat memastikan program calon tentang pengentasan kemiskinan,kesehatan,pendidikan, dan anti korupsi. Mereka perlu mengetahui dan mengenal lebih dekat calon yang akan dipilih yang mampu menyejahterakannya.

Kedua, mengukur draft usulan Dapil. Yang dimaksud dengan mengukur usulan Dapil ialah apakah penataan Dapil tersebut sudah sesuai dengan kondisi geografis,misalnya : prinsip integralitas wilayah. Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPU, bilamana ada Dapil yang wilayahnya kurang terpadu, ada perbedaan budaya dan kondisi geografis yang berdampak menyulitkan masyarakat datang ke TPS.

Ketiga,menilai draft usulan Dapil. Masyarakat diminta menilai draft usulan Dapil, apakah hal ini sudah sesuai dengan 7 prinsip. Apakah draft usulan Dapil merepresentasikan perwakilan calon dari Dapil tersebut atau sebaliknya. Untuk itu perlu evaluasi Dapil Pemilu 2014 - apakah penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD sudah baik atau perlu diubah (?). Hakikatnya uji publik Dapil adalah bentuk transparansi KPU dalam mengakomodasi masukan dari masyarakat. Dengan banyaknya masukan masyarakat, maka penyusunan draft Dapil dan alokasi kursi DPRD menghasilkan calon legislatif yang amanah, berintegritas dan berkualitas.

(Dr Guno Tri Tjahjoko. Pegiat Pemilu, lulusan Pascasarjana Fisipol UGM,anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 7 Februari 2018)

Tulis Komentar Anda