Demokrat Anggap Anggota Polri jadi Plt Gubernur Langgar Aturan

JAKARTA, KRJOGJA.com - Partai Demokrat mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membatalkan rencana menunjuk dua jenderal polisi menjadi Plt gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menilai rencana kebijakan itu tidak wajar dan melanggar aturan.

"Polisi bukanlah aparatur sipil negara, maka semestinya berdasarkan aturan tidak boleh menduduki jabatan Pjs kepala daerah," kata Ferdinand.

Kemendagri sebelumnya telah mewacanakan rencana menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.

Menteri Tjahjo beralasan, rencana kebijakan itu untuk meredam konflik di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang akan menggelar pemilihan gubernur. Akan tetapi Demokrat menilai alasan Tjahjo tersebut justru melecehkan supremasi pemerintahan sipil dan pihak kepolisian.

Lebih lanjut, Ferdinand mengingatkan Menteri Tjahjo bahwa kebijakannya itu bisa berpengaruh negatif terhadap elektabilitas Presiden Jokowi yang akan maju di pemilihan presiden 2019. (*)

Tulis Komentar Anda