KOLOM Editor : Agung Purwandono Senin, 11 September 2017 / 07:14 WIB

Buat Apa Sertifikasi Penulis dan Editor?

TANGGAL 4-8 September 2017 saya berada di antara rekan-rekan penulis dalam Pelatihan Asesor Kompetensi Berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang digelar Calon Lembaga Sertifikasi Profesi (CLSP) Penulis dan Editor Profesional. Ada 24 orang yang saya sebut sebagai pencetak sejarah karena mereka akan menjadi asesor kompetensi pertama di bidang penulisan. Saya pun termasuk di dalam pelatihan yang dipandu oleh Ibu Inez Mutiara Tedjosumirat, Sekjen Asosiasi Master Asesor Indonesia.

Sebuah upaya telah dilakukan oleh Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia (Penpro) yaitu menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) untuk Penulis Buku Nonfiksi dan Editor serta mendirikan lembaga sertifikasi profesi. Upaya ini juga didukung oleh Ikapi, Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI), Polimedia, Puskurbuk (Kemendikbud), dan Balitbang Kemenkominfo.

Artikel Terkait : Menikmati Hidangan Mewah tapi Murah di Sumo Sushi

Penulis dan editor harus disertifikasi? Repot amat? Memang begitu seharusnya jika kita ingin bersama-sama menata profesi di bidang literasi ini menjadi terstandardisasi dan jelas dalam berbagai aspek. Artinya, ketika seseorang mengaku sebagai penulis buku nonfiksi ataupun editor, ia benar-benar teridentifikasi memiliki kompetensi seperti yang dipersyaratkan.

Coba lihat fenomena betapa banyak orang mengaku ia adalah penulis buku dengan embel-embel berbahasa Inggris: author. Namun, ketika dites pengetahuan dan keterampilannya tentang penulisan buku, ia malah tidak menunjukkan kompetensi layak disebut author—ia bahkan hanya menunjukkan portofolio satu buku karyanya.

Begitu juga dengan editor. Banyak sekali yang mengaku dirinya seorang editor dan mampu mengedit naskah. Namun, ketika diminta membedakan proses editing mekanis dan editing substantif, ia menjadi bingung sendiri. Belum lagi ketika ditanya tentang anatomi atau bagian-bagian tulisan yang harus diedit dan disusun sesuai dengan strukturnya, ia pun makin tidak mengerti.

Di Indonesia, industri perbukuan sudah tumbuh sejak zaman sebelum kolonial Belanda. Semasa penjajahannya, Belanda memperkenalkan industri penerbitan modern kepada masyarakat Indonesia sehingga profesi penulis dan editor juga mulai eksis. Namun, seiring waktu hingga 72 tahun merdeka, standardisasi dalam dunia penerbitan masih kurang mendapatkan perhatian sehingga industri penerbitan menjadi industri kreatif yang tidak memiliki SKKNI/SKKK untuk mengukur kompetensi para pelaku perbukuan—kalah dengan industri pers.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Asosiasi profesi pelaku perbukuan di Indonesia boleh dikatakan sangat minim dan yang eksis hanya satu asosiasi penerbit yaitu Ikapi. Adapun asosiasi penulis dan editor pernah didirikan, tetapi kemudian hilang ditelan masa. Syukur bahwa kini sudah ada dua asosiasi penulis yang berdiri dalam rentang waktu yang berdekatan yaitu Penpro didirikan pada Desember 2016 dan satu lagi Satu Pena (Persatuan Penulis Indonesia) yang didirikan pada Mei 2017. Setelah terbentuknya kedua asosiasi ini, tentu jalan yang harus dirintis adalah menyusun SKKNI di bidang penulisan.

Bakal Terus Dibutuhkan dan Berkembang

Penulis tengah mengikuti pelatihan asesor kompetensi berlisensi  BNSP (Humairoh/Penpro)

Industri perbukuan termasuk di dalamnya industri penulisan akan terus dibutuhkan dan berkembang untuk menyokong industri-industri lain. Sebagai contoh, industri perfilman juga sangat bergantung pada industri penulisan seperti penulisan fiksi yang dapat menjadi bahan baku perfilman. Karena itu, demi meningkatkan mutu dan standar penulisan maka diperlukan sertifikasi kompetensi bagi pelaku perbukuan.

Upaya ini juga merespons diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang telah disahkan pada tanggal 29 Mei 2017. UU sebagai dasar hukum tertinggi ini mendorong dilakukannya standardisasi oleh para pelaku perbukuan, yaitu penulis, penerjemah, penyadur, editor, ilustrator, desainer buku, penerbit, pencetak, pengembang buku elektronik, dan toko buku.

Khusus penulis, di dalam Pasal 43 UU No. 3/2017 disebutkan “Penulisan naskah asli Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penulisan naskah asli Buku”. Dengan demikian, UU telah mensyaratkan adanya standar, kaidah, dan kode etik yang berhubungan dengan kompetensi seorang penulis. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang standar, kaidah, dan kode etik itu lebih dari para pelaku di bidang itu sendiri. Karena itu, seyogianya para pelaku berkumpul membentuk asosiasi profesi dan sama-sama menyusun standar kompetensi tersebut.

Telah dapat diprediksi bahwa ke depan lembaga-lembaga pemerintah, termasuk lembaga-lembaga swasta yang mengadakan pekerjaan penulisan atau penerbitan akan menetapkan syarat sertifikat kompetensi bagi para pelaku perbukuan, baik dalam proyek penunjukan langsung maupun tender. Ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi para penulis untuk—meminjam istilah seorang motivator—memantaskan dirinya, apalagi tidak ada satu bidang pun di dunia ini yang dapat lepas dari kegiatan tulis-menulis.

Andai Penulis Asing Menyerbu

Induk ilmu penulisan adalah ilmu bahasa karena tulisan disampaikan secara dominan dengan kata-kata dan beberapanya dengan bantuan visual (gambar). Bahasa Indonesia kini telah dipelajari secara luas di beberapa negara. Saat saya berkesempatan menghadiri acara Nanning International Book Fair di China, pemandu saya adalah seorang mahasiswi (tentu saja berkebangsaan China) jurusan bahasa Indonesia dari sebuah universitas di Nanning. Bukan tidak mungkin mereka ini akan menjadi mahir berbahasa Indonesia dan menulis dalam bahasa Indonesia, bahkan lebih berkompeten dari penulis-penulis di Tanah Air.

Oleh sebab itu, serbuan para profesional di bidang perbukuan dan penulisan tidak mustahil terjadi. Mereka bukan hanya dari China, melainkan juga sangat mungkin dari Australia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Lantas bagaimana kita dapat menghadapi serbuan ini karena mengira hanya kita yang mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Sekali lagi jawabnya sertifikasi!

Demikian pula sebaliknya, dengan suatu standar kompetensi yang diakui secara internasional, kita mampu melakukan penetrasi ke negara-negara asing itu dengan mempelajari bahasa mereka. Ilmu penulisan dan ilmu penyuntingan (editing) naskah itu sudah merupakan ilmu baku di berbagai negara. Sayangnya di Indonesia, ilmu penerbitan yang menaungi ilmu penulisan dan ilmu penyuntingan baru diajarkan setingkat D-3 yaitu di Politeknik Negeri Media Kreatif. Adapun di negara seperti Malaysia sudah diajarkan sampai jenjang S-3. Sekali lagi, kita masih tertinggal sehingga yang perlu diantisipasi adalah mengadakan SKKNI dan sertifikasi profesi.

***

Buat apa sertifikasi penulis dan editor? Pastilah pertanyaan ini yang muncul di benak banyak pelaku perbukuan yang sudah nyaman dengan dunianya tanpa diusik-usik soal kompetensi. Namun, untuk meningkatkan marwah profesi ini jelaslah para penulis dan editor memerlukan pengakuan terhadap kompetensinya. Dalam sertifikasi profesi, seseorang yang sudah sangat senior di bidang penulisan tidak harus mengikuti serangkai uji kompetensi. Ia mungkin hanya perlu menunjukkan portofolio karyanya untuk diverifikasi, lalu diwawancarai.

Jadi, bagaimana? Berminat mengikuti sertifikasi penulis atau editor? Tunggu saja tanggal mainnya. Dijadwalkan awal tahun depan lembaga sertifikasi profesi di bidang ini sudah berdiri dan siap melakukan sertifikasi para penulis dan editor di seluruh Indonesia.