Kebangsaan dan Kedaulatan

KETIKA bangsa ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional, saatnya menggali kembali api ruhani kebangsaan. Para pejuang kemerdekaan ratusan tahun berkorban secara bersama-sama demi bebas dari penjajahan dan hadirnya sebuah negara bernama Indonesia. Apapun agama, suku, daerah, ras, dan golongannya bahu membahu memperjuangkan Indonesia. Mereka bersatu dalam kebhinnekaan yang tulus dan alamiah, tanpa kepentingan diri dan kelompok yang sempit. Itulah makna spirit kebangsaan yang autentik.

Indonesia merdeka yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 pun diakui sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sebagai wujud kesyukuran dan kesadaran ruhaniah para pendiri bangsa akan campur tangan Dzat Ilahi Yang Maha Segalanya. Artinya di tubuh bangsa dan negeri ini tertanam benih kesadaran ketuhanan, yang kemudian secara sharih direpresentasikan dalam Sila kesatu Pancasila. Maka menjadi penting untuk membangkitkan relijiusitas sebagai modal spiritual sebagai modal karakter warga dan elite bangsa dalam membangun Indonesia ke depan yang lebih maju dan berkeadaban.

Indonesia berdiri di atas nilai-nilai kebangsaan yang fundamental, yang secara institusional dikodifikasi dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu ujar Bung Karno, merupakan jiwa, pikiran, hasrat, dan cita-cita luhur yang fundamental di mana di atasnya didirikan bangunan Negara Republik Indonesia. Nilai-nilai fundamental itu rasanya makin hari makin menjauh dari denyut nadi kehidupan berbangsa dan Negara. Karena sebagian pihak mencoba mengonstruksi Indonesia untuk menjadi berwatak sekuler dan liberal, serta disandera perilaku yang serba menerabas. Menjadikan negeri ini kehilangan nilai dan kedaulatannya.

Soekarno mendeklarasikan Trisakti untuk berdaulat secara politik, berdiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jadikan tiga spirit dasar itu sebagai nilai-nilai aktual dalam berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam mengurus pemerintahan oleh seluruh elite dan pejabat publik.  Jangan sekali-kali menggadaikan dan menjadikan Indonesia sebagai sandera politik, ekonomi, dan budaya yang membuat Trisakti itu sekadar jargon nasional belaka tetapi kehilangan daya pijak di bumi nyata.

Demikian halnya dengan semangat Nawacita dalam era pemerintahan saat ini harus diwujudkan dalam kebijakan imperatif bernegara, termasuk dalam mengurus hajat hidup rakyat dan mengelola sumberdaya alam demi sebesar-besarnya hajat hidup orang banyak. Segala jargon akan berhenti menjadi dogmatik manakala tidak disertai kebijakan-kebijakan nyata. Ibarat menanam benih tanaman, selain harus merawat dan membesarkannya, tidak kalah pentingnya membunuh segala hama yang merusak tanaman Indonesia itu. Termasuk hama yang merusak kemerdekaan dan kedaulatan.

Indonesia saat ini seakan tidak berdaulat sebagai negeri merdeka dari jeratan-jeratan struktural asing maupun domestik yang memperlemah dirinya. Satu persen penduduk menguasai 55,5%  kekayaan, sehingga kesenjangan sosial makin lebar dan rakyat menderita. Secara formal rakyat merdeka, namun kehidupannya  asih jauh dari harapan kemerdekaan. Problem kesenjangan inilah yang ingin dicarikan solusinya Presiden Jokowi melalui kebijakan ekonomi berkeadilan dengan melakukan retribusi lahan dan aset, penguatan UMKM, dan sebagainya. Langkah tersebut tentu harus disertai keberanian menindak segala perilaku kartel dan serakah dari segelintir aktor ekonomi politik yang menguasai Indonesia itu.

Kedaulatan Indonesia sebagai negeri merdeka sebagaimana cita-cita kebangkitan nasional juga harus ditunjukkan dengan keberanian mempraktikan Trisakti Bung Karno dan Nawacita sebagaimana political will pemerintah saat ini. Terutama dari segala kekuatan asing dan domestik yang menjadikan Indonesia tak berdaya, termasuk dalam mengelola sumberdaya alam dari segala bentuk ‘penjajahan baru’ berupa ‘penjarahan tanah air’ oleh kekuatan-kekuatan yang tamak.

Indonesia juga harus merdeka dan berdaulat dari segala sandera ekonomi-politik ‘tangan-tangan tak terlihat’ yang membelokkan arah reformasi dan demokrasi menjadi perilaku oligarki yang meluruhkan sendi-sendi kehidupan kebangsaan. Pilkada 2018 serta Pileg - Pilpres 2019 harus bersih dari para cukong yang bermain dan menjadikan siapapun sebagai sandera ekonomi-politik. Agar negeri ini tidak kehilangan negarawan dan jatuh ke pelukan para pemilik modal dan petualang politik. Semoga spirit kebangsaan yang autentik masih tetap bersemi dalam diri warga dan elite bangsa saat ini/ Ketika kita hari ini memperingati Kebangkitan Nasional.

(Dr Haedar Nashir. Ketua Umum PP Muhammadiyah. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 20 Mei 2017)

Tulis Komentar Anda