DIY Editor : Danar Widiyanto Rabu, 05 April 2017 / 01:11 WIB

WTT Akhirnya 'KO', Minta Lahannya Diukur Ulang

TEMON,KRJOGJA.com - Ditengah proses pengosongan lahan, sikap warga yang menolak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Wahana Tri Tunggal (WTT) ternyata sudah melunak. Semula mereka getol melakukan perlawanan setiap kegiatan yang diadakan perusahaan pemrakarsa pembangunan bandara di Temon, PT Angkasa Pura (AP) I maupun Tim Appraisal serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah mereka, sekarang tercatat 30 warga telah mengajukan permohonan agar tanah mereka dinilai ulang.

Permintaan anggota WTT tersebut telah ditindaklanjuti oleh PT AP I dengan menerjunkan petugas melakukan pengecekan lahan warga di Desa Glagah dan Palihan, Selasa (4/4/2017).   

Artikel Terkait : Mahasiswa Polbangtan Dampingi Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur

Dalam pengajuannya, 30 warga minta agar PT AP I melakukan pengukuran ulang terhadap bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah 100 bidang. Tanah tersebut berada di Pedukuhan Sidorejo dan Kretek Desa Glagah serta Pedukuhan Kragon 2 dan Munggangan I Desa Palihan Kecamatan Temon, yang notabene basis masa WTT.

Ketua WTT, Kelik Martono dikonfirmasi di sela pengecekan ulang lahan membenarkan permohonan permintaan pengukuran ulang lahan. Menurutnya sikap terakhir WTT pecah jadi dua, sehingga pihaknya mempersilahkan warga yang ingin menuntut hak atas tanahnya dan merelakan tanah mereka digunakan maupun tetap menolak pembangunan bandara baru di Temon.
Secara organisasi WTT menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada masing-masing warga pemilik lahan. Hingga saat ini masih ada sekitar 40 rumah di Desa Glagah dan Palihan yang pemiliknya masih bersikukuh menolak bandara atau diam tidak bersikap terhadap pembangunan bandara.

“Masalah tersebut sudah menjadi keputusan rapat. Yang mau tetap menolak silahkan dan yang mau diukur ulang ya dipersilahkan. Bagaimanapun, itu adalah hak mereka sebagai warga negara untuk di-appraisal atas bangunan dan tanamannya,” tegas Martono didampingi sejumlah tokoh WTT lainnya.

Melunaknya sikap WTT lantaran warga menyadari eksekusi atas lahan untuk bandara tetap akan terjadi walaupun mereka terus menolak. Hal itu seiring adanya sistem konsinyasi ganti rugi lahan yang dilakukan AP atas tanah bersengketa. Eksekusi sudah dibuktikan dalam beberapa bidang tanah yang telah dikonsinyasi akhirnya haknya lepas dan dikuasai negara.

Warga pemilik lahan minta appraisal independent melakukan penilaian ulang terhadap aset warga, khususnya bangunan dan tanaman, agar aset mereka tidak hilang serta meminta pemberian kompensasi sama dengan warga terdampak bandara lainnya. Untuk luasan lahan cenderung tidak masalah karena sudah diukur dengan penitikan ordinat di lokasi yang berbatasan. Pengecekan lapangan untuk melengkapi data pengajuan ke pemerintah pusat oleh PT AP. Data akan dijadikan dasar meminta diskresi (keringanan) agar di appraisal ulang.

“Ini baru pendataan untuk syarat diskresi. Di Sidorejo dan Kretek memang perlu diukur ulang sebab data terdahulu simpang siur,” pungkasnya.(Rul)