Pukat UGM: Waspada Upaya Pelemahan KPK di Kasus Skandal E-KTP!

Peneliti Pukat UGM saat memberikan pernyataan pada wartawan (Harminanto)

SLEMAN (KRjogja.com) - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menilai dibongkarnya skandal E-KTP membuat DPR kebakaran jenggot dan akhirnya kembali mewacanakan agenda Revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apalagi setelah muncul dugaan keterlibatan Ketua DPR RI Setya Novanto. Pukat pun dengan tegas menyatakan revisi tersebut belum perlu dilakukan karena akan melemahkan KPK sebagai lembaga independen anti korupsi. 

Hifdzil Alim, peneliti Pukat dalam temu pers Selasa (21/3/2017) mengatakan mencuatnya kembali revisi UU KPK bersamaan dengan terbongkarnya skandal korupsi Elektronik KTP memunculkan analisis bawasanya DPR berusaha melemahkan kinerja KPK. Menurut dia, ada tiga hal yang dinilai melemahkan yakni pembentukan badan pengawas yang dipilih presiden, penyadapan yang harus punya alat bukti awal serta tak diperkenankannya KPK mengambil penyidik independen. 

"Ada namanya dewan pengawas dan penyitaan harus minta ijin dan dewan pengawas diangkat presiden, ini tak masuk akal karena KPK lembaga independen namun pengawas diangkat presiden, seolah KPK diawasi eksekutif padahal harusnya KPK mengawasi eksekutif. Masalah penyadapan harus diawali alat bukti permulaan yang cukup padahal penyadapan itu mencari alat bukti, kemudian juga KPK tak boleh angkat penyidik independen nah kalau ambil dari instansi lainnya dan suatu ketika diambil kembali maka akan menyulitkan KPK," terangnya. 

Pukat juga menilai, apabila revisi tersebut benar-benar terjadi, masyarakat tak bisa menyaksikan tuntasnya kasus korupsi E KTP yang menelan kerugian negara hingga Rp 2,3 trilyun. "Kalau KPK dilemahkan ya tersangkanya hanya akan dua itu saja dari Kemendagri, padahal ada potensi dari Legislatif dan perusahaan kalau revisinya gol ya 'Wasallam' kasus ini," tegasnya. 

Zaenur Rohman salah satu peneliti Pukat UGM menilai revisi UU KPK yang diwacanakan DPR semakin kentara dengan munculnya hak angket dalam pengusutan kasus korupsi E KTP. "Menurut kami jelas salah alamat, karena hak angket hanya bisa untuk eksekutif lha kok ini ke KPK, ini jelas hanya pelemahan KPK secara sistematis," ungkapnya. 

Pukat pun dengan tegas menolak adanya upaya revisi UU KPK tersebut. "Kami jelas menolak karena analisis tersebut, dan ternyata banyak pihak termasuk akademisi di berbagai universitas yang diadakan sosialisasi menolak," pungkasnya. (Fxh)

Tulis Komentar Anda