Sultan Ingin Netizen jadi Kepanjangan Tangan Masyarakat

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X melakukan dialog dengan Netizen di Bangsal Kepatihan. (Foto : Yudho Priambodo)

YOGYA, KRJOGJA.com - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengakui pemerintah maupun SKPD masih mempunyai keterbatasan dalam menampung keluhan masyarakat DIY. Untuk itu, Pemda DIY tidak ingin tanggung-tanggung melibatkan netizen menjadi salah satu kepajangan tangannya dalam menyambungkan keluhan masyarakat DIY.

“Saya mengakui kelemahan SKPD untuk aktif menjawab masyarakat kurang, maka kami minta bantuan teman-teman netizen agar menggerakan SKPD aktif di sosial media," kata Sultan usia berdialog dengan masyarakat penggiat sosial media DIY dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemda DIY di Bangsal Kepatihan, Senin (20/03/2017).

Koordinator Masyarakat Digital Jogja (Masdjo), Eko Nuryono menyampaikan persoalan klasik di DIY setiap tahunnya selalu terulang baik kemacetan, parkir, harga kuliner yang nuthuk dan sebagainya.  Masyarakat justru menyampaikan problematika via sosial media karena tidak tahu harus mengadu kemana.

"Kami takut sebenarnya memberikan jawaban kepada masyarakat karena kami bukan dinas yang terkait. Jadi supaya pertanyaan tersebut tidak menjadi liar harus bermitra dengan SKPD terkait. Terlebih potensi netizen sangat besar sehingga harus menciptakan sinergi dengan berbagai pihak untuk branding Yogyakata semakin positif," ungkap Eko.

Senada, Penggagas Info Jegatan Jogja (IJC), Yanto Sumantri atau yang akrab disapa Antok ini mengungkapkan selama ini dirinya aktif di sosial media untuk menghubungkan keluhan masyarakat dengan dinas terkait, sebab masyarakat tidak tahu harus mengadu kemana. Mengingat problematika di DIY cukup tinggi mulai masalah parkir, angkutan umum dan sebagainya.

"Kami hanya ingin sama-sama bekerja untuk membantu masyarakat tentunya kami harus bermitra dengan pemerintah. Sebab dinas terkaitlah yang harus langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut," kata Antok.

Menurutnya semua kebijakan yang telah digulirkan pemerintah tersebut selalu diintervensi dengan premanisme. Untuk itu, Pemda DIY justru harus memberdayakan premanisme tersebut dan dirangkul untuk dibina karena mereka bagian dari warga DIY. (Ira)

Tulis Komentar Anda