Kampus dan Korupsi

FORUM Rektor Tolak Revisi UU KPK. Begitu judul berita di Kedaulatan Rakyat (18/3). Pertemuan Forum Rektor Indonesia (FRI), Forum Guru Besar Antikorupsi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta (17/3) menghasilkan dukungan bagi lembaga antirasuah itu. FRI menolak wacana sosialisasi dan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. FRI juga mendukung langkah KPK menuntaskan dugaan korupsi yang membelit proyek e-KTP yang sekarang telah diproses di Pengadilan Tipikor.

Penolakan didasari penilaian FRI bahwa sosialisasi dan revisi yang sekarang gencar dilakukan Badan Keahlian DPR akan melemahkan KPK. Revisi tidak diperlukan. Jika DPR  berencana memperkuat KPK, seharusnya bukan melalui revisi UU KPK. Tetapi lewat dukungan atas upaya-upaya nyata KPK dalam memberantas korupsi.

Langkah FRI tersebut sungguh melegakan kita yang mendambakan Indonesia bebas korupsi. Mengapa? Pertama, FRI merupakan forum yang netral dari kepentingan politik. Ini berbeda dengan DPR yang cenderung mempolitisasi keberadaan KPK dan pemberantasan korupsi. Maklum, berbagai kasus korupsi melibatkan anggota DPR, sebagaimana juga diduga dalam proyek e-KTP.

Kedua, FRI semakin hari menjadi semakin diakui keberadaannya, terutama dalam menawarkan gagasan alternatif untuk memajukan kehidupan bangsa. FRI berdiri pada 7 November 1998 di Bandung, beriringan dengan bergulirnya reformasi politik pasca-Orde Baru. Jadi, roh dan semangat reformasi menjiwai berdirinya FRI. Tak mengherankan, saat membuka Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia 2017 di Jakarta (2/2/2017), Presiden Joko Widodo mengharapkan FRI melahirkan konsep-konsep pendidikan yang mengubah mentalitas bangsa agar kita dapat memenangkan persaingan.

Ketiga, FRI merepresentasikan rasionalitas berpikir yang biasa dihidupi di perguruan tinggi. Ditopang 3.200-an rektor (6 kalinya anggota DPR RI), penolakan atas sosialisasi dan revisi UU KPK serta dukungan pada langkah KPK merupakan buah dari pemikiran rasional. Siapa warga bangsa ini yang tidak mengakui bahwa korupsi ibarat kanker yang menggerogoti kesejahteraan kita? Pada titik ini, tampak jelas perbedaan cara berpikir FRI versus anggota DPR yang gusar karena praktik korupsi makin mudah dibongkar. DPR seolah abai bahwa korupsi merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa).

Keempat, FRI juga merepresentasikan pengelolaan lembaga berbasis manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah wajib dilaksanakan untuk memenuhi akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan mengharuskan setiap keputusan diambil berdasarkan data empiris dan analisis yang mendalam. Manajemen ilmiah juga menempatkan setiap keputusan dalam visi-misi-tujuan lembaga, bahkan tujuan jangka panjang. Artinya, FRI dengan amat mudah melihat tidak nyambungnya revisi KPK dengan kebutuhan lembaga (baca: negara Indonesia), yakni mendesaknya pemberantasan korupsi.

Kelima, kemitraan FRI dan KPK merupakan langkah stategis untuk membangun budaya antikorupsi. Sejumlah PTN/PTS telah memasukkan pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah tersendiri ataupun diintegrasikan dalam mata kuliah tertentu. Kebiasaan mencontek, menandatangankan daftar hadir teman, copy-paste-delete dan sebagainya  merupakan bentuk-bentuk korupsi yang harus diberantas sejak dini. Bukan mustahil kebiasaan-kebiasaan buruk itu kelak membentuk alumni menjadi jagoan korupsi.

Dukungan FRI kepada KPK sungguh melegakan. Namun, dukungan perlu dibuktikan lebih nyata. Telah diketahui bersama, perguruan tinggi (terutama PTN) juga merupakan lahan subur korupsi, bahkan dimulai sejak pemilihan rektor. Bukankah belum lama terungkap adanya 'politik uang' dalam pemilihan rektor?

Korupsi di PTN/PTS juga terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Sejumlah rektor, wakil rektor, atau pimpinan lain terpaksa menghuni hotel prodeo karena gagal memenuhi standar transparansi yang diberlakukan KPK dan kementerian terkait.

Kedekatan antara FRI dan KPK tentu didasari profesionalisme kedua pihak. Semoga kampus tidak lagi menghasilkan jagoan koruptor dan ajang korupsi. Gerakan antikorupsi semestinya menjadi praktik nyata di kampus. Mahasiswa berlaku jujur; lalu dosen menilai secara objektif, transparan, dan tidak molor.

(Dr P Ari Subagyo MHum. Dekan FS USD Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 21 Maret 2017)

Tulis Komentar Anda