Longsor Kali Code (Lagi)

PERISTIWA longsor Kali Code di wilayah Terban mendapat perhatian banyak pihak, terutama pemerintah yang memiliki kewenangan. Hingga saat ini solusi terbaik sedang diupayakan. Catatan penulis, peristiwa longsor dengan volume besar di wilayah ini, pada titik yang berdekatan, sebenarnya sudah yang kelima terjadi sejak tahun 2005. Kasusnya sama, ada proses pembangunan bangunan bertingkat yang mepet di bibir tebing setinggi 15 meter, dengan kemiringan hampir 90 derajat, dan terjadi pada puncak musim penghujan.

Yang menarik dari peristiwa longsor Kali Code saat ini adalah statement dan langkah yang diambil oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) - Serayu Opak (SO) sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengelola sungai-sungai di seluruh wilayah DIY dan sebagian Jateng. Sebagaimana pernah dimuat di harian ini, Kepala BBWS SO menyatakan tidak akan membangun kembali bangunan talud yang longsor dengan talud permanen, karena akan dianggap melegalkan bangunan di atasnya. BBWS SO bersama Pemkot Yogya juga akan melacak proses pemberian izin bangunan talud maupun bangunan di atasnya yang ditengarai melanggar aturan. Selanjutnya BBWS SO akan membersihkan material longsoran yang menutup separuh badan sungai agar tidak menimbulkan akibat lebih buruk berikutnya.

Penegakan Aturan

Longsor dan banjir, menjadi potensi yang akan terus terjadi setiap datang puncak musim hujan jika tidak dilakukan upaya serius, komprehensif dan berkelanjutan, serta melibatkan para pihak. Longsor Terban kali ini harus menjadi momentum penegakan aturan sempadan sungai, yang selama ini baru sebatas wacana. Kecuali merujuk pada aturan yang ada, penetapan batas sempadan sungai, khusus di Kali Code juga penting mempertimbangkan data banjir tahunan dan lahar hujan. Data ini tersedia di Bapeda Kota, BPBD Kota, Bidang SDA Dinas PUP-ESDM DIY, BBWS-SO, Komunitas, dan beberapa Perguruan Tinggi. Fungsi sempadan sebagai ruang ekologi sungai, ruang luapan banjir, jalur evakuasi dan jalan inspeksi mutlak harus dikembalikan.

Penegakan aturan sempadan juga berarti mewujudkan secara nyata semangat menata pinggiran sungai dengan prinsip Mundur Munggah Madhep Kali (M3K) yang dicanangkan Gubernur DIY dan komunitas peduli sungai pada tanggal 22 April 2015 di pinggir Sungai Gajahwong. Prinsip ini berlaku tidak hanya untuk warga, tetapi juga developer, dan siapapun, termasuk pemerintah. Sejauh pemahaman penulis, hingga sekarang belum dirumuskan pedoman teknis M3K ini. Oleh karenanya Pemkot bersama legislatif bisa segera merumuskan pedoman M3K untuk sungai-sungai perkotaan Yogyakarta, karena masing masing sungai memiliki karakter yang berbeda.

Kotaku

Perwujudan M3K di bantaran sungai, juga berarti dirumuskannya secara serius program perumahan bagi warga kurang mampu yang selama ini mendiami kawasan rawan bencana. Mungkinkah? Mengingat keterbatasan dan kendala yang cukup kompleks di Kota Yogya . Sangat mungkin!, jika semua pihak serius. Negara-negara lain juga membutuhkan waktu dan energi besar dalam menyelesaikan masalah semacam ini. Tetapi mereka serius, menyusun roadmap yang jelas, dan konsisten menjalaninya. Diperlukan ketekunan, kreatifitas dan inovasi ditengah keterbatasan-keterbatasan dan kendala yang ada. Tapi dengan sumber daya yang dimiliki oleh Yogya : komunitas peduli, akademisi, perguruan tinggi, relawan dan pemerintah, penulis punya optimisme bisa diselesaikan. Kita sudah memulai!

Tahun 2017 ini menjadi saat yang tepat, karena program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sedang bergulir di Kota Yogyakarta, yang menyasar sebagian besar kawasan pinggir sungai. Penting untuk diyakinkan bahwa dokumen perencanaan yang dibuat secara partisipatif di tingkat Kelurahan, semangatnya harus selaras dengan masterplan yang sudah disusun oleh Pemda DIY tahun 2013 yang bervisi ‘Sungai Bersih, Sehat dan Produktif’. Dokumen itu sudah harus bicara solusi perumahan, penegakan sempadan sungai, dan pengurangan risiko banjir longsor. Perencanaan di tingkat Kelurahan ini juga perlu harmonisasi dengan Kelurahan lain di sepanjang koridor sungai. Sehingga meskipun nampak keunikan setiap segmen (kelurahan), tetapi hasilnya tetap utuh menyambung.

Berbagai momentum seperti lahar , banjir tahunan, longsor berulang sudah seperti menohok muka kita. Mari segera menjadi Jogja yang cerdas.

(Totok Pratopo. Pegiat Kali Code, Wkl Ketua Komisi Pengendalian Daya Rusak Air TKPSDA WS-POS. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 20 Maret 2017)

Tulis Komentar Anda