Tak Diperhatikan, POPTI Magelang Wadul Dewan

Ilustrasi. (Foto: Doc)

MAGELANG (KRjogja.com) - Merasa kurang diperhatikan, Paguyuban Orang Tua Penderita Thalasemi Indonesia (POPTI) Cabang Magelang, mendatangi DPRD Kabupaten Magelang, Senin (20/03/2017). Mereka diterima Ketua dan Pimpinan DPRD setempat serta Kepala Cabang BPJS Kedu, perwakilan Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Sosial dan Pengendalian Penduduk.

"Kedatangan kami kesini, karena selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Setiap kami ingin mendapatkan informasi, selalu 'dipingpong'. Datang ke satu dinas, diminta ke dinas yang lain. Demikian seterusnya. Padahal niat kami hanya ingin mendapatkan informasi. Karena itulah, kami minta DPRD untuk memfasilitasi mempertemuan dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," kata Lilis Herawati, Ketua POPTI Cabang Magelang.

Dikatakan jika beberapa anggotanya, banyak yang belum masuk dalam BPJS. Kalau pun masuk, ada yang masih ikut dalam BPJS mandiri. Padahal, mereka berasal dari ekonomi bawah. Sementara hampir sebulan sekali, mereka harus transfusi darah. "Kami hanya minta pemkab untuk memasukkan mereka dalam Jamkesda. Kalau pun tidak boleh, kami minta penjelasan atau solusi lain," ungkapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adi Yanto meminta pemerintah daerah khususnya Dinkes dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Sosial dan Pengendalian Penduduk, untuk memperhatikan keluhan mereka. Disampaikan jika APBD 2016 kemarin, ada tambahan kuota 10000 untuk warga yang belum masuk BPJS dimasukkan dalam Jamkesda tersebut. Pihaknya minta 37 anggota POPTI yang belum masuk itu untuk ikut dimasukkan dalam Jamkesda tersebut. "Teman-teman di popti ini kan juga termasuk penyakit yang diprioritaskan seperti halnya gagal ginjal, jantung, kanker dan sebagainya. Tentunya tidak sulit untuk memasukkan mereka. Semoga ini hanya masalah komunikasi saja," tegasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga minta Badan Pemberdayaan Perempuan, Sosial dan Pengendalian Penduduk (BP2SP2) untuk juga memperhatikan orang tua dan penderita dari sisi ekonominya. "Kasihan mereka, banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kami minta BP2SP2 untuk memberikan pendampingan dari sisi ekonomi. Mungkin pemberian modal atau ketrampilan kerja atau lainnya," imbuhnya.

Setelah berdiskusi, akhirnya dinkes akan memasukkan mereka dalam Jamkesda, BP2SP2 juga akan memberikan pendampingan kepada anggota POPTI tersebut. Sedang BPJS juga akan menanggung semua biayanya sebatas persyaratannya dipenuhi. (Bag)

Tulis Komentar Anda