Perades Tersandung Kasus Perzinahan, Ini Sanksinya

Ilustrasi. (Foto: Doc)

WATES, KRJOGJA.com - Kalau ada pejabat publik terbukti melakukan pelanggaran hukum apalagi sudah divonis majelis hakim maka peraturan harus ditegakkan. Jika yang tersandung kasus tersebut perangkat desa (perades) tentu kepala desa (kades) sebagai atasan langsung bisa mengambil tindakan tegas memberhentikan secara tidak hormat terhadap yang bersangkutan dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD).

"Prinsipnya jika perades sudah betul-betul terbukti melakukan pelanggaran maka tindakan tegas harus dilakukan. Apalagi ada dorongan dari masyarakat agar oknum perades tersebut diberhentikan karena jelas-jelas melakukan pelanggaran," kata Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo Muh Ajrudin Akbar menanggapi pertanyaan KRJogja.com seputar langkah yang harus ditempuh kades terkait ada oknum perades melanggar Perda Kulonprogo nomor 3/ 2015 tentang Perades maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Senin (20/3/2017) malam.

Berdasarkan lacakan KRJogja.com, saat ini ada dua perades yakni Sekretaris Desa Kulwaru Barkah Laksana dan Dukuh VII Desa Nomporejo Kecamatan Galur yang tersandung kasus asusila atau perzinahan. Bahkan kasus perselingkuhan melibatkan Dukuh VII, Nomporejo, Galur, Sudarisman telah divonis dua bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Wates, Senin (20/3/2017). Terdakwa terbukti melanggar pasal 284 KUHP tentang Perzinahan.  

Camat Galur Latnyana menanggapi kasus perzinahan Dukuh VII, Nomporejo mengatakan, nasib Sudarisman sepenuhnya tergantung sikap Kades Nomporejo, Suyono. Kades bersama BPD diharapkan segera mengajukan surat usulan penindaklanjutan atas vonis tersebut sebagai dasar Pemerintah Kecamatan Galur mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi akan dikeluarkan setelah ada kajian mendalam terhadap kasus yang menimpa Dukuh Sudarisman. Sesuai regulasi, kades punya waktu mengeluarkan keputusan terkait persoalan perades dimaksud paling lambat 12 hari sejak dikeluarkannya rekomendasi dari camat.

Kades Nomporejo Suyono menegaskan, pihaknya akan bersikap tegas menerapkan regulasi. Sambil menunggu salinan putusan PN Wates, pihaknya akan berkomunikasi dengan BPD dan tokoh masyarakat. “Pasti, kami tetap berpegang pada peraturan yang berlaku. Kalau mengacu Perda Kulonprogo No 3/2015 tentang Perades pasal 21. Perades yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari tiga bulan kurungan, bisa tidak diberhentikan. Dari sudut pandangnya Suyono, pokok persoalan adalah menjaga kondusivitas warga.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo Anang Zaki SH membenarkan vonis majelis hakim terhadap terdakwa Sudarisman dua bulan kurungan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni tiga bulan kurungan. “Masalah banding, kami tidak tahu menahu, itu sepenuhnya hak terdakwa," tegasnya.

Terdakwa Sudarisman tersandung kasus perselingkuhan dengan salah satu warganya berinisial Yuh. Sebelumnya Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB, Muhadi MHum saat dimintai komentarnya terkait perades terlibat kasus asusila atau perzinahan, mengatakan oknum tersebut melakukan pelanggaran pasal 16 huruf n Perda Kulonprogo no 3/ 2015 tentang Perades, terkait norma larangan bagi seorang perades. "Saran kami sebaiknya oknum perades bersangkutan secara suka rela mengundurkan diri agar masalahnya tidak berkepanjangan," katanya. (Rul)

Tulis Komentar Anda