Skandal Korupsi E-KTP, Kembalikan Uang Tak Berarti Lepas Hukuman Pidana

Ilustrasi. (Foto: Doc)

SLEMAN, KRJOGJA.com - Terbongkarnya skandal korupsi mega proyek E-KTP yang juga menyeret nama-nama politisi besar Indonesia tampaknya menjadi perhatian besar semua pihak. 14 pihak telah berinisiatif mengembalikan uang yang diterima dari proyek besar E-KTP tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pada negara.

Namun demikian, pengembalian uang negara tersebut tak lantas melepaskan pihak tersebut dari jeratan hukum pidana Indonesia. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif kepada wartawan Senin (20/3/2017) mengungkap 14 pihak yang telah mengembalikan uang pada negara tetap akan ditetapkan sebagai tersangka meskipun waktunya belum ditentukan.

"Yang mengembalikan uang pun tak lantas menghilangkan tanggungjawab pidana mereka. Kita perlu ingat bahwa menyelidiki korupsi itu ada yang mau bekerjasama ada yang tidak, kita akan tetapkan sebagai tersangka meskipun mereka mengembalikan uang namun waktunya kapan kita belum tahu biasanya paling akhir karena mereka membantu KPK," terangnya.

Terkait nama selain dua tersangka Irman dan Sugiharto, KPK belum bersedia membeberkan siapa-siapa saja yang telah mengembalikan uang dari proyek E-KTP tersebut. "Kami tak bisa sampaikan karena hal tersebut menyangkut keselamatan yang bersangkutan juga, orang yang baik harus dilindungi dan apabila nanti konsisten sampai persidangan kita bisa berikan keterangan terdakwa yang bekerjasama (justice colaborator) dan bisa dapat keringanan tuntutan tapi semua seturut keputusan hakim," lanjutnya.

Namun demikian, untuk ditetapkan sebagai Justice Colaborator (JC) menurut Laode bukan perkara yang mudah bagi seseorang yang terlibat dalam kasus korupsi. "Informasinya harus menjadi kasus baru dan tentu saja kita lihat konsistensinya sampai persidangan, kita berikan JC juga di detik akhir proses pengadilan karena sekarang banyak juga yang pura-pura jadi JC," ungkapnya lagi.

KPK menegaskan dalam korupsi E-KTP tak hanya ada dua tersangka yang bakal dijerat mamun bakal terus bertambah sesuai fakta pengadilan. "Untuk kelanjutannya seperti apa biar nanti diikuti di pengadilan saja, yang jelas bukan hanya 2 kami tak mau sebut nama, kalau terus dikuatkan maka Insyaallah terus terbuka, masyarakat kami harap terus menaruh perhatian," ungkapnya lagi.

Kasus korupsi E-KTP sendiri diklaim merugikan negara hingga Rp 2,3 trilyun karena adanya penggelembungan anggaran di tingkat legislatif. Beberapa nama besar termasuk Ketua DPR RI Setya Novanto sempat disebut-sebut ikut terlibat dalam korupsi mega proyek tersebut. (Fxh)

 

 

Tulis Komentar Anda