'Ngemplang Pajak', Forpi Minta Satpol PP Robohkan Reklame

ilustrasi (Dok)

YOGYA, KRJOGJA.com - Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba mendukung langkah Pemkot Yogyakarta untuk menagih pendapatan daerah pajak reklame yang belum terbayar sebanyak Rp 953,2 juta.

Hal ini ketahui dalam  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DIY memberikan 11 catatan atas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016. Salah satunya pajak reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya minimal Rp 953,2 juta.

Kamba meminta Pemkot segera menindaklanjuti temuan itu paling lambat 60 hari sejak laporan itu diterima 31 Januari 2017. Tindakan agar Pemkot Yogyakarta memberi sanksi untuk menertibkan reklame selama masa transisi kebijakan penyelenggaraan reklame. 

"Sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, jawaban terhadap BPK terkait dengan rekomendasi BPK disampaikan paling lambat 60 hari sejak LHP BPK diterima oleh Pemkot Yogyakarta. Jangan sampai temuan BPK ini menjadi persoalan hukum nantinya," ungkap Baharuddin Kamba.

Forpi, kata Kamba meminta Satpol Kota Yogyakarta melakukan penertiban di 13 titik reklame diantaranya di delapan berada di titik Jalan Abu Bakar Ali, dua titik di Jalan Magelang dan Jalan Pasar Kembang. Bahkan, Satpol PP dapat memerintahkan penyelenggara reklame untuk merobohkan reklame jika masih belum memenuhi kewajibannya.

"Secara de facto reklame-reklame ini masih berfungsi, masih menerima manfaat dan masih merupakan obyek pajak, maka seharusnya membayar pajak reklame. Forpi Kota Yogyakarta juga memahtau  dan investigasi di beberapa titik reklame yang tidak berizin atau masa izinnya sudah habis," tandasnya.

Kamba menambahkan dari hasil pantauan dan investigasi nantinya akan disampaikan rekomendasi kepada penjabat Walikota Yogyakarta dan dinas-dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti. (*)

Tulis Komentar Anda