Forum Rektor Desak KPK Tuntaskan Kasus E KTP

Ilustrasi. (Foto: Doc)

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pertemuan antara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Forum Rektor Indonesia dan Forum Guru Besar Antikorupsi, Jumat (17/3/2017) menolak wacana sosialisasi dan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. Selain itu, Forum Rektor juga langkah KPK menuntaskan dugaan korupsi proyek e-KTP yang saat ini sudah pada tahapan proses hukum di Pengadilan Tipikor.

Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia, Asep Saefuddin tegas menolak sosialisasi revisi UU KPK yang saat ini gencar dilakukan Badan Keahlian DPR. "Kami menolak wacana revisi UU KPK yang sudah disosialisasi ke kampus-kampus," tegasnya usai bertemu Pimpinan KPK, kemarin.

Penolakan ini, menurut Asep, karena sosialisasi yang dilakukan Badan Keahlian DPR poin-poinnya dinilai melemahkan kelembagaan KPK. Mereka menegaskan, revisi UU KPK tidak diperlukan. Kalau konsultasi, kata Asep, bisa memberi masukan. Namun, untuk sekarang, revisi UU KPK tidak urgen karena sudah berjalan baik dan sudah kuat. Jika DPR berencana memperkuat KPK seharusnya bukan melalui revisi UU KPK.

"Lebih baik DPR, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat mendukung upaya KPK memberantas korupsi," kata Asep seraya menyebutkan, salah satu dukungan itu, misalnya dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Forum Rektor meminta pemerintah dan DPR mendukung pengungkapan kasus dugaan korupsi e-KTP. "Seharusnya DPR dan pemerintah berterimakasih kepada KPK yang meneruskan dan mempercepat penuntasan masalah e-KTP karena ini momentum perbaikan bersama," papar Asep.

Jika KPK sekarang mengusut e-KTP, katanya, DPR tidak perlu menghambat. Kalaupun didakwaan ada nama anggota DPR dan pemerintah, tidak perlu risau. Apalagi, jika mereka tidak melakukannya.

Bukti sebagai bentuk memberi dukungan, Forum Rektor Indonesia dan Forum Guru Besar Antikorupsi menyerahkan dua buah lentera kepada pimpinan KPK. Menurut Asep, lentera ini simbol harapan masyarakat.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengapresiasi dukungan yang diberikan Forum Rektor Indonesia dan Forum Guru Besar Antikorupsi. Selain itu ia mengatakan, seluruh pimpinan dan pegawai KPK tegas menolak revisi UU KPK.
Presiden Joko Widodo dan pemerintah, kata Syarief, juga konsisten dengan sikap sebelumnya menolak revisi UU ini.
Jubir KPK, Febri Diansyah meminta tak ada lagi pihak yang mengganggu kewenangan lembaga antikorupsi. Apalagi jika pelemahan ini dikaitkan dengan dibongkarnya perkara e-KTP. "Kami berharap kewenangan KPK jangan diganggu. Apalagi terkait dengan persidangan e-KTP," tegasnya.

Sementara itu, (KPK tak terpengaruh atas bantahan mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap soal tidak menerima uang dari proyek e-KTP sebagaimanas yang disampaikan dalam sidang. Jubir KPK Febri Diansyah mengatakn, KPK memiliki bukti-bukti terkait aliran uang e-KTP, sehingga dimasukkan dalam surat dakwaan. "Para saksi yang dihadirkan di persidangan supaya berbicara jujur," pintanya.

Terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Serikat Karyawan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Sekar PNRI) mendatangi KPK. Mereka mendukung KPK membongkar korupsi e-KTP. "Kedatangan kami dari Sekar PNRI untuk mendukung KPK dalam penanganan kasus korupsi e-KTP," tegas Ketua Umum Sekar PNRI Anggraeni Mutiyasari di Gedung KPK.

Pihaknya berharap pengusutan kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini segera selesai. Ia menyebutkan, pasca pengerjaan e-KTP, biasanya karyawan memperoleh jasa produksi dan kesejahteraan setiap akhir tahun. Namun, sejak 2014, 2015 hingga 2016, karyawan tidak pernah lagi memperoleh jasa produksi tersebut. (Ful/Edi/Sim)

 

Tulis Komentar Anda