Mendakwahkan Pancasila

TERORISME sebagai bagian dari gerakan radikal sepertinya selalu menemukan cara untuk menunjukkan eksistensi diri sekaligus mengoyak kenyamanan ruang publik. Aksi pengeboman yang kembali terjadi menjadi pertanda bahwa gerakan mereka belum mati. Kematian gembong teroris dalam realitasnya bukanlah akhir dari gerakan yang mereka bangun.

Harus diakui, pola pengkaderan atau rekrutmen yang dilakukan jaringan teroris saat ini sudah jauh lebih modern. Artinya, mekanisme konvensional melalui tatap muka secara langsung tidak lagi menjadi pintu rekrutmen yang diandalkan. Secara cerdas, pola pencarian 'pengantin' yang nantinya akan melaksanakan 'jihadiyah' telah beralih dengan menggunakan komunikasi dunia maya, terutama media sosial seperti : facebook maupun twitter.

Publik saat ini harus cerdas menggunakan media sosial. Disadari atau tidak, dunia maya telah menjadi alat bagi jaringan teroris dalam propaganda ajaran radikal, termasuk di dalamnya penyesatan atas tafsir jihadiyah, pelabelan takfiri (kafir) atas kelompok agama lain, dan pembentukan isu de-ideologisasi atas Pancasila.

Negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah melakukan upaya deradikalisasi dengan mengangkat wacana ideologis yang mengarah pada kontranarasi dan kontrapropaganda. Dan upaya tersebut akan berjalan secara efektif jika publik juga menjadi bagian dari narasi tersebut. Artinya, negara harus melibatkan publik sebagai aktor kunci dalam melawan gerakan radikal atau terorisme.

Secara ideologis, negara membutuhkan kontranarasi atas terorisme dan salah satunya melalui 'dakwah Pancasila'. Arah doktrinasi maupun propaganda yang dilakukan gerakan radikal selama ini menggunakan ajaran agama sebagai alat. Isu keagamaan menjadi sangat sentimentil dimainkan siapapun yang mengarah pada pemikiran destruktif atas negara. Alih-alih untuk memberikan pemahaman yang lurus atas tafsir-tafsir jihadiyah, yang terjadi justru sebaliknya, yakni pembenaran untuk melakukan pembantaian atau perusakan kepada aliran agama tertentu maupun institusi kenegaraan.

Konstruksi atas dakwah Pancasila sudah saatnya kembali dibumikan dalam ruang-ruang diskusi maupun kajian keagamaan. Pancasila sebagai phlisophischegrondslag sudah selayaknya dibaca dalam tafsir-tafsir ke-agama-an di mana kelima sila yang ada dalam Pancasila merupakan wajah aktualisasi dari syariat agama. Tentunya tidak hanya Islam, namun juga agama yang lain. Kita dorong kajian Pancasila tidak hanya berhenti di ruang-ruang akademis perguruan tinggi, namun justru yang paling utama adalah menghidupkannya di ruang-ruang publik seperti : pertemuan keagamaan, kutbah Jumat atau Minggu, pertemuan warga, diskusi karang taruna dan lainnya. Pemahaman yang mendalam atas Pancasila yang dikaji dalam perspektif agama inilah yang secara langsung akan men-counter masuknya paham radikal.

Pertemuan Alim Ulama dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Situbondo pada 16 Rabiul Awwal 1404 H yang menghasilkan Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila dengan Islam. Dua di antaranya yakni: pertama, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Kedua, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, umat Islam berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak (As'ad Said Ali, 2010). Dengan itu maka jelas bahwa Pancasila adalah ajaran agama itu sendiri. Mendakwahkan Pancasila sama halnya dengan mendakwahkan nilai-nilai agama.

Di samping mendakwahkan Pancasila, sudah saatnya kita kembali menghidupkan semangat revivalisme. Revivalisme sebagai suatu paham, pernah muncul di negara-negara berkembang pada era 70-an. Paham ini mencoba melakukan suatu infiltrasi nilai dengan cara mendorong negara dan masyarakat untuk meneguhkan atau menghayati kembali nash-nash agama.

Revivalisme dibangun dalam suatu konstruksi sosial keagamaan. Pertama, keinginan umat beragama untuk menjalankan syariat agama secara lebih kaffah. Kedua, menempatkan sesama pemeluk agama sebagai satu kesatuan komunitas yang tidak terpisahkan oleh darah, daerah, maupun ideologi. Ketiga, menggalang potensi sesama pemeluk agama ke dalam pelbagai bentuk organisasi keagamaan, sehingga masalah yang mereka hadapi dapat dipecahkan lebih efektif (Sunyoto Usman, 2004). Ketika revivalisme sebagai suatu paham bersama ini mampu diimplementasikan oleh seluruh elemen negara niscaya propaganda negatif oleh gerakan radikal akan hilang dengan sendirinya.

(Agung SS Widodo MA. Dosen Kewarnegaraan STPP Kementerian Pertanian dan Pengamat Sosial Politik PSP UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 28 Maret 2017)

Tulis Komentar Anda