Krisis Otonomi

DALAM konsepsi negara modern khususnya yang mengadopsi bentuk negara kesatuan, otonomi tidak hanya berkaitan dengan penataan hubungan pusat dan daerah. Namun juga berhubungan dengan pengakomodiran demokrasi sekaligus. Artinya otonomi adalah tuntutan demokrasi. Semakin suatu negara menjalankan otonomi secara luas maka semakin demokrasi negara bersangkutan. Begitupun sebaliknya.

Sejak awal berdirinya, Bangsa Indonesia telah menyadari bahwa mengelola negara yang begitu luas dan multikultur tidak mungkin dapat dilakukan dengan mengadopsi konsep sentralisasi. Oleh karena itu pilihan untuk mengakomodir sistem otonomi ketika itu adalah pilihan tepat untuk mempertahankan keutuhan NKRI, meskipun di beberapa daerah tuntutan untuk memerdekakan diri telah ada. Namun demikian, hingga hari ini konsepsi penataan hubungan pusat dan daerah belum juga menemukan titik konvergensinya yang ideal, selalu terjadi tarik-menarik antara pusat dan daerah. Sementara pusat yang notabene adalah pembuat kebijakan nasional termasuk undang-undang lebih diuntungkan karena terlibat langsung dalam penentuan arah kebijakan. Daerah kemudian merasa dirugikan.

Kemandirian

Otonomi sejatinya berbicara tentang distribusi kewenangan dan kemandirian kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah berwenang dan mandiri dalam mengurus urusan pemerintahannya tanpa intervensi dari pusat. Namun demikian kemandirian tidaklah berarti kemerdekaan. Artinya pemerintah daaerah dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud harus tetap memperhatikan ramburambu baik dalam konstitusi maupun undangundang.

Pengakuan sekaligus pengaturan tentang otonomi diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan dalam tataran undang-undang, terakhir diatur dalam UU No 23 Tahun 2014. Politik hukum undang-undang tentang pemerintah daerah merupakan salah satu yang cukup rumit, Pascareformasi tahun 1998 saja undang-undang pemerintah daerah sudah empat kali dirubah. Hal ini menandakan pergumulan penataan hubungan pusat dan daerah masih belum selesai.

Undang-undang yang terakhir, yaitu UU No 23 tahun 2014 dinilai sama sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip otonomi. Bahkan banyak pihak yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut adalah undang-undang yang sentralistis. Ada beberapa ketentuan yang tidak sejalan dengan semangat otonomi, bahkan justru mengacaukan makna otonomi. Pertama, kewenangan pemerintah pusat (presiden) untuk memberhentikan kepala daerah (baik gubernur, walikota, maupun bupati) jika kebijakan yang diambil oleh kepala daerah bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan pusat. Secara filosofis, presiden dan kepala daerah sejatinya memiliki legitimasi yang sama karena dipilih oleh rakyat secara langsung. Oleh karena itu presiden seharusnya tidak dapat memberhentikan kepala daerah begitu saja tanpa ada mekanisme hukum terlebih dahulu. Jika norma ini dimanfaatkan untuk kepentingan politis tentu akan melanggar hak asasi pihak lain.

Kedua, ketatnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat. Prinsip utama otonomi adalah kemandirian, oleh karena itu segala bentuk intervensi pemerintah pusat tidak dapat dibenarkan tanpa disertai alasan yuridis, sosiologis, bahkan filosofis yang pasti. Ketatnya pengawasan pusat terhadap daerah, baik dalam hal pembuatan perda maupun kebijakan daerah lain, menjadikan ruang gerak daerah sangat terbatas.

Ketiga, adanya ketentuan program rencana strategis nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk menjadi acuan bagi daerah dalam menjalankan otonomi. Ironis. Diakomodirnya otonomi adalah karena tidak mungkin menyeragamkan satu kebijakan untuk seluruh daerah di Indonesia, mengingat masing-masing daerah memiliki kekhasan tersendiri. Rencana strategis nasional ini secara tidak langsung meniadakan hakikat otonomi itu sendiri.

Krisis

Tiga kondisi otonomi di Indonesia, yang menurut pandangan penulis telah memasuki fase krisis. Bagaimana mungkin kita mengharapkan kreativitas daerah namun di sisi lain undangundang sendiri membatasi ruang gerak daerah. Kita menuntut pemerintah daerah untuk dapat mandiri dan melakukan percepatan pembangunan, namun campur tangan pusat menjadikan daerah sulit bergerak.

Penataan hubungan pusat dan daerah merupakan hal yang begitu sensitif, mengingat berdasarkan pengalaman hal ini akan berdampak pada keutuhan NKRI. Tuntutan beberapa daerah untuk merdeka pada masa lalu, bukanlah karena hilangnya jiwa nasionalisme masyarakat daerah. Namun lebih disebabkan ketidakadilan pusat dalam menata hubungan pusat dan daerah.

(Despan Heryansyah SHI MH. Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 28 Maret 2017)

Tulis Komentar Anda