Pembangunan Daerah Pascapilkada

APA yang harus dilakukan selanjutnya oleh Kepala Daerah hasil Pilkada, pascapelantikan nanti? Berdasar Undang-Undang No. 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih harus melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah (yang disusun ketika kampanye) yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Berdasar penjelasan tersebut tampak bahwa Kepala Daerah terpilih mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan janji-janjinya ketika kampanye dalam panduan ketentuan perundangan seperti yang dijelaskan dalam kedua undang-undang tersebut. Perwujudan janji-janji ketika kampanye dapat diukur dengan kinerja pembangunan yang dicapai oleh pemerintah daerah sebagai perwujudan visi dan misi Kepala Daerah.

Oleh karena itu, Kepala Daerah dibantu wakil dan berbagai SKPD akan diawasi, dievaluasi, dan dinilai oleh rakyat melalui fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif. Pilkada yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2005 berdasar Undang-Undang No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pemerataan distribusi pendapatan. Hal ini tampak dari tren angka Indeks Gini untuk 31 provinsi semua naik, kecuali Provinsi Lampung dan Maluku Utara yang cenderung turun berdasar data 2006-2015.

Artinya, program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah sejak pilkada diselenggarakan kali pertama pada tahun 2005 secara umum belum mampu mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Hal ini dapat dijelaskan karena indikator keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah berdampak terhadap prioritas program pembangunan yang dijalankan.

Prioritas pembangunan diarahkan pada kegiatan pembangunan yang mampu membuat ekonomi tumbuh cepat melalui pembangunan sektor sekunder dan tersier. Kedua sektor ini membutuhkan modal yang relatif besar, mampu memberikan kontribusi nilai tambah sektor yang tinggi, namun hanya sedikit menyerap tenaga kerja karena berbagai keterbatasan. Sedang sektor primer, membutuhkan modal yang relatif kecil, memberikan kontribusi nilai tambah sektor yang rendah, namun banyak menyerap tenaga kerja karena tidak ada keterbatasan.

Berdasar penjelasan tersebut, maka Kepala Daerah terpilih hasil pilkada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu harus mampu mengubah orientasi pembangunan daerah yang bertujuan pada Pembangunan Ekonomi Inklusif, yaitu pembangunan ekonomi yang hasilnya dinikmati merata oleh masyarakat. Semoga.

(Dr Rudy Badrudin. Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 17 Maret 2017)

Tulis Komentar Anda