Perubahan Aturan, Dana Bantuan Parpol Tahun 2017 Diperiksa

Ilustrasi. (Foto: Doc)

WATES, KRJOGJA.com - Dana bantuan kepada partai politik (parpol) yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan Pemkab Kulonprogo tahun 2017 ini administrasinya akan dilakukan pemeriksaan, menyusul adanya perubahan Undang-Undang, Permendagri, serta Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
Dikatakan Kepala BPK Perwakilan DIY Yusnadewi sekaligus Penanggungjawab pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pengelolaan dana bantuan sekarang lebih rigid pengaturan. Tahun 2017 ini merupakan penerapan pertama, yakni  ketentuan  1 bulan setelah 1 tahun anggaran harus melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana APBD.

"Karena pemberlakukan yang pertama, BPK masih memberi toleransi sampai dengan Maret pertanggungjawaban yang akan disampaikan. Metode pemeriksaan juga berbeda, jika dulu review, sekarang eksaminasi. Bila diperlukan dapat konfirmasi, agar tidak ada perbedaan dan jangan sampai temuan berbeda dengan yang dimaksud sebenarnya. Kita tidak ada niat mencari-cari kesalahan," kata Yusnadewi dalam pertemuan BPK DIY, Pemkab Kulonprogo dan Partai Politik, di aula Menoreh, Kamis (16/03/2017).
 
Beberapa tokoh Parpol di Kulonprogo yang hadir dari Partai Golkar, PAN, PDIP, Gerindra, PKS menyatakan terkait pemeriksaan laporan dana bantuan parpol siap melakukan pembenahan jika pertanggungjawaban dinilai belum tuntas menurut BPK. Parpol berharap dana bantuan tidak cair pada akhir tahun anggaran, dan adanya peningkatan SDM pengelola dana parpol, dengan dilakukan bimtek. "Selaku Parpol, kita siap pembenahan jika pertanggungjawab belum tuntas menurut BPK," kata Ponimin Budi Hartono, Anggota DPRD dari PAN.
 
Sudarto dari PDIP juga mengapresiasi upaya untuk perbaikan, dan berharap agar pencairan dana bantuan jangan di akhir tahun. "Harapan dalam prosesnya ada tambahan wawasan staf kami dan pembinaan, ini kami terima sebagai pembelajaran bersama. Ada pembinaan administrasi agar lebih tertib lagi. Proses pencairan seperti apa, serta pertanggungjawaban, kami belajar lebih tertib dalam administrasi," ujar Sudarto.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Ir RM Astungkoro MHum menjelaskan, pemkab siap melakukan pendidikan administrasi keuangan untuk meningkatkan SDM pengelola dana bantuan parpol agar administrasi menjadi benar. "Itu jadi tugas kami. Ada tenaga dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk melatih," paparnya. (Wid)
 

Tulis Komentar Anda