Legislator jadi Otoritas Pertama Pembentukan Hukum

Saidi Isra. (Foto : Fadmi Sustiwi)

AMBON (KRjogja.com) - Saidi Isra, Ahli Hukum Tata Negara Indonesia menjelaskan, legislator menjadi otoritas pertama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Legislator tersebut terdiri dari DPR, DPD, DPRD, di luar itu Presiden atau pemerintah juga menjadi legislator, karena sistem Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar.

Isra mengatakan kita tidak mungkin menghasilkan legislator yang baik, kalau hukumnya tidak baik, kuncinya yaitu mendesain hukum secara baik. “Probelmnya pembentuk hukum dikendalikan sebagian besar oleh partai politik, selama pengelolaan partai masih bisa seperti ini maka tidak akan berubah,” terang Saidi dalam Seminar Tanwir Muhammadiyah ‘Kedaulatan Hukum, Politik, dan Ekonomi’ yang bertempat di Islamic  Center Ambon, Sabtu (25/02/2017).

Lanjut Isra, jika perbandingkan UUD 1945 sebelum diubah dan setelah diubah, partai politik diberi kuasa yang jauh lebih besar. “Di UUD 45 setelah diubah banyak sekali unsur kata-kata politik, padahal sebelumnya tidak. Masuk di DPR, DPD, DPRD semuanya partai politik,” jelas Isra.

Isra menegaskan perlu adanya konsep pembaharuan partai politik di Indonesia. “Menurut pandangan saya, kalau partai politik bisa disusun dengan baik, sebagian problem bangsa bisa diatasi. Karena partai politik dikelola oleh orang-orang yang belum tentu berniat baik sesuai keinginan partainya,” ungkapnya.

Hingga hari ini dan kedepan, Isra mengatakan bahwa hanya orang-orang yang meiliki uang saja yang akan memimpin partai politik. Maka itu, Isra berpendapat agar negara dapat berkontribusi kepada parpol dengan memberikan dana yang cukup untuk pembendaharaan partai politik. “Kita berpikiran 60-70% dana partai harus ditanggung oleh negara. Kalau itu sudah di jamin oleh APBN. Semakin besar APBN yang diberikan partai politik, maka akan besar juga rakyat menuntut partai politik untuk bertanggung jawab atas hal itu,” ujar Isra.

Bila partai masih didominasi oleh orang-orang yang berduit maka partai akan dijadikan kereta untuk kepentingan pribadi. Dalam seminar tersebut, Isra berharap Muhammadiyah dan ormas-ormas dapat memunculkan kader-kader baru.

“Muhamamdiyah harus bisa menawarkan nilai-nilai kemuhammadiyahan pada kader-kader yang ada di legislatif dan eksekutif. Dengan ini nantinya dapat membantu Muhammadiyah mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial lewat kader-kadernya,” terang Isra.

Peran yang dilakukan Muhammadiyah untuk memberi injeksi kader-kadernya diharapkan dapat dipercaya rakyat untuk memimpin di level nasional. “Kita bisa memperbaiki keadaan negara secara perlahan-lahan. Muhammadiyah memiliki kontrol juga pada kadernya yang diberi kepercayaan jabatan di level nasional, kalau ini berjalan dengan baik, maka bisa menjadi alternatif untuk memperbaiki kondisi negeri ini,” tutupnya. (Fsy)

Tulis Komentar Anda