Gerakan 'Kotak Kosong' dalam Pilkada Jadi Perhatian Bawaslu

Ilustrasi. (Foto: Doc)

PATI (KRjogja.com) - Munculnya pendukung  yang mengkampanyekan kolom (kotak) kosong di Pati menarik perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Pemerintah Pusat.

“Eforia pendukung kotak kosong di Pati  akan dijadikan acuan dalam pembahasan  Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang akan datang,” demikian diungkapkan  Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas, Jumat (17/2/2017) saat berkunjung ke Pati.

Pada pilkada serentak Rabu (15/2/2017) lalu, sejumlah daerah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melawan kotak kosong. Diantaranya Kabupaten Buton  paslon Samsu Umar Abdul Samiun/La Bakry. Paslon ini meraup dukungan 27.512 suara (55,08 persen) dan Kotak kosong 22.438 suara (44,92 persen). Kabupaten Landak paslon Karolin Margret Natasa/Herculanus Heriadi memperoleh 226.378 suara (96,62 persen) dan kotak kosong hanya 7.910 suara (3,38 persen).

Kabupaten Tulang Bawang Barat  calon tunggal Umar Ahmad/Fauzi Hasan meraup dukungan 167.284 suara (96,75 persen) dan Kotak kosong hanya mendapat 5.625 suara (3,25 persen).  Kota Tebing Tinggi diikuti paslon Umar Zunaidi Hasibuan/Oki Doni Siregar 41.937 suara (71,39 persen) dan Kotak kosong mendapat 16.807 suara (28,61 persen).

Adapun pada pilkada Pati, memastikan terpilihnya paslon Haryanto/Saiful Arifin menjadi bupati/wakil bupati periode 2017-2022 karena mendapat dukungan 519.688 suara (74,52%), dan kotak kosong memperoleh dukungan yang cukup banyak, yakni 177.682 suara (25,48%).

Menurut Endang Wihdatiningsih, selama ini belum ada  gerakan kampanye yang dilakukan pendukung kotak kosong. Ini mungkin disebabkan kekosongan hukum yang belum mengatur pendukung kotak kosong.

“Pada  pentas pilkada ditempat lain, tidak ditemukan adanya gerakan kotak kosong. Namun di Pati, gerakan kotak kosong  ternyata ada. Sehingga pada waktu mendatang, perlu diakomodasi dalam UU,” ujarnya.

Direktur LBH Advokasi Nasional, Maskuri Alfaty, SH yang ditemui wartawan mengaku  sependapat dengan agenda  Bawaslu RI, yang akan memasukan fenomena pendukung kotak kosong pada pembahasan (revisi) UU Pilkada.  “Sehingga akan diketahui kepastian  hukum posisi anggota masyarakat yang mengorganisasi gerakan kolom kosong” tegasnya. (Cuk)

Tulis Komentar Anda