Pilkada dan Keteladanan Politik

APRESIASI tinggi patut disampaikan terhadap upaya pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tanggal 15 Februari 2017 di 7 Provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Persiapan teknis dan non-teknis mampu dilaksanakan dengan baik. Masalah yang ada tidak sepelik saat pemilihan umum sebelumnya.

Inilah era baru dalam praktik demokrasi di Indonesia. Prioritas agenda tersebut mampu menekan praktik politik uang, sehingga korupsi di tingkat daerah dapat diminimalisir. Bukan rahasia lagi bahwa mengembalikan modal politik pencalonan kepala daerah akan menjadi prioritas utama saat awal masa jabatan kepala daerah. Kemudian pada masa akhir jabatan prioritas politiknya untuk mempertahankan kekuasaan. Tak heran beberapa waktu yang lalu, banyak kepala daerah yang terjerat kasus hukum lantaran tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan penting dalam persiapan pilkada serentak. Sosialisasi pasangan calon yang kurang maksimal dan belum optimalnya peran calon kepala daerah terhadap pendidikan politik masyarakat. Sebagian masyarakat masih belum mendapatkan informasi yang cukup terkait hajat pilkada serentak. Terlebih lagi pelajar yang notabene menjadi pemilih pemula hampir dipastikan minim informasi, padahal partisipasinya sangatlah diharapkan memperkuat konsolidasi demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Akan sangat disayangkan apabila jumlah pemilih pemula di seluruh Indonesia sebanyak 1.233.300 juta atau sebesar 2,99% (pilkada2017.kpu.go.id) tidak dimaksimalkan dengan baik.

Kondisi demikian mestinya menjadi motivasi tersendiri bagi pasangan calon kepala daerah untuk mampu merangkul keberadaan pemilih pemula tersebut. Tentunya dengan pendidikan politik melalui penyampaian visi-misi yang lebih mudah dipahami dan realistis untuk dilaksanakan. Keberadaan pemilih pemula merupakan aset berharga untuk kelangsungan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Orientasi politik saat memulai berkecimpung pada praktik demokrasi ini akan menentukan baik/buruknya pola pikir dan arah perilaku politik pada pemilu berikutnya.

Keteladanan Politik

Menciptakan nuansa yang demokratis menuntut calon kepala daerah memiliki keteladanan dalam kegiatan politik, sekaligus melaksanakan pendidikan politik masyarakat yang efektif. Keteladanan tersebut berupa kematangan emosional dan etika politik. Keteladanan tersebut menjadi modal penting bagi calon kepala daerah dalam rangka pendidikan masyarakat. Kandungan nilai keteladanan tersebut berupa sikap jujur, bijaksana, mengemban amanah, toleran, rendah hati, berjiwa patriotis, tidak mengumbar janji, dan siap melayani masyarakat.

Keteladanan politik juga dapat dibuktikan dari cara bersikap apabila di kemudian hari terbukti melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai moralitas, korupsi, kolusi, nepotisme, dan kebijakannya justru merugikan masyarakat. Keteladanan ini mesti diwujudkan dalam kehidupan seharihari, baik sebelum pemilihan ataupun sesudah pemilihan. Misalnya, dalam bentuk sikap dan perilaku politik yang toleran terhadap kompetitor lain, tidak saling menjatuhkan dengan beragam fitnah saat kampanye baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana keteladanan tersebut diwujudkan dengan tidak melakukan kampanye hitam dan praktik politik uang. Keteladanan politik tersebut harus menjadi pedoman utama menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongannya. Secara tidak langsung, keteladanan politik calon kepala daerah akan menjadi pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat.

Prinsip ideal keteladanan politik bukan semata-mata agenda pragmatis yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang didambakan, tetapi mengandung sifat dan tujuan untuk berbuat adil dan mensejahterakan demi kebaikan bersama. Tentunya dengan memberdayakan amanah kekuasaan dengan kecakapan politik yang dimiliki seolah-olah akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka perjuangan politik merupakan implementasi menggapai tujuan dengan fondasi keteladanan yang dapat dibenarkan oleh akal dan nilai moral. Keteladanan politik tersebut akan membawa calon kepala daerah pada kekuasaan politik yang produktif, adil, dan sejahtera.

(Danang Prasetyo MPd. Dosen MPK Kewarganegaraan STIPRAM Ambarrukmo Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 17 Februari 2017)

Tulis Komentar Anda