Alih Kelola Sekolah

KEBIJAKAN alih kelola sekolah yang pelaksanaannya dimulai awal tahun 2017 ini ternyata sudah membawa kurban. Wujudnya,  tertundanya pembayaran gaji puluhan ribu guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di berbagai tempat seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Seperti diketahui pemerintah mulai melaksanakan kebijakan alih kelola sekolah menengah, tepatnya SMA dan SMK. Selama ini pengelolaan seko-lah menengah ada pada pemerintah kabupaten/kota. Mulai 2017 pengelolaannya pindah ke pemerintah provinsi. Kebijakan ini didasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014 disebutkan, bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus berada di daerah provinsi. Sementara itu pengelolaan pendidikan dasar serta pengelolaan anak usia dini dan pendidikan nonformal ada di daerah kabupaten/kota. Dengan demikian jelaslah bahwa pemrrintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah menengah.

Terdapatnya puluhan ribu guru PNS di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tidak gajian setidaknya s/d tanggal 8 Januari 2017 merupakan risiko atas kebijakan alih kelola sekolah. Ini terjadi akibat kebijakan yang mulai dilaksanakan tanpa dibarengi kesiapan sistem dan personal yang memadai. Padahal keterlambatan ini  menyebabkan motivasi mengajar guru tidak optimal. Dan tidak optimalnya motivasi mengajar guru menyebabkan hasil belajar yang tidak optimal pula.

Selain itu sekolah pun terkena dampak alih kelola. Di samping dana BOS Pusat, selama ini SMA dan SMK menerima dana BOS Provinsi dan BOS kabupaten/kota setiap bulannya. Untuk dana BOS Pusat besarnya sama bagi SMA dan SMK di seluruh Indonesia yaitu Rp 1,4 juta/siswa/tahun. Dana BOS Provinsi besarnya bervariasi tergantung dari kebijakan pemerintah provinsi masing-masing; misalnya SMA dan SMK di Provinsi DIY untuk tahun 2016 lalu menerima dana BOS Provinsi sebesar Rp 660.000/siswa/tahun. Untuk dana BOS kabupaten/kota besarnya bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah kabupaten/kota masing-masing; misalnya SMA di Kabupaten Semarang bisa menerima bantuan yang berbeda dengan SMA di Kota Semarang meskipun sama-sama di Jawa Tengah. Demikian juga lainnya.

Dengan kebijakan alih kelola sekolah maka dana BOS kabupaten/kota tersebut tidak akan diterima lagi oleh SMA dan SMK. Berkurangnya bantuan ini secara tak langsung berpotensi menurunkan kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

Kebijakan alih kelola sekolah juga memberi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengatur (kembali) penempatan kepala sekolah dan guru di dalam satu kabupaten/kota dan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi. Seorang Kepala SMA di kabupaten tertentu bisa dipindahkan ke SMA lain dalam satu maupun lintas kabupaten. Demikian juga dengan Kepala SMK.

Contohnya, dengan pertimbangan tertentu seorang Kepala SMA di Kabupaten Sleman bisa dipindah ke SMA lain di Kabupaten Sleman atau pun SMA lain di Kabupaten Gunungkidul. Demikian juga guru.

Kewenangan tersebut bisa digunakan secara positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Misalnya Kepala Sekolah SMK yang berdedikasi dan berprestasi memajukan sekolah bisa dipindah ke SMK lain yang tidak berkualitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah (yang baru) tersebut. Dengan pengaturan ini diharapkan SMK (baru) yang tidak berkualitas bisa menjadi SMK yang berkualitas.

Pengaturan tersebut akan lebih bermakna lagi kalau pemindahannya juga dipertimbangkan atas tempat tinggal kepala sekolah. Artinya dipindah ke SMA atau SMK (baru) yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Hal ini akan menambah ketenteraman kepala sekolah bersangkutan sehingga akan meningkatkan motivasi kerjanya. Keadaan seperti ini juga bisa dilakukan dalam hal pengaturan guru.

Pada sisi yang lain kewenangan tersebut bisa digunakan secara negatif misalnya dikarenakan adanya dendam politis, terkait pilkada.  Gara-gara tidak mendukung dalam pilkada, seorang kepala sekolah atau guru dipindah ke SMA atau SMK di pelosok dan di kabupaten yang berbeda yang jauh dari tempat tinggalnya. Harapannya kepala sekolah atau guru yang ‘dipelosokkan’ tersebut akan sengsara hidupnya.

Memang setiap kebijakan pasti ada positif dan negatifnya; itu semua tergantung kepada yang menjalankannya.

(Prof Dr Ki Supriyoko. Direktur Pascasarjana Pendidikan UST Yogyakarta.  Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 11 Januari 2017)

Tulis Komentar Anda