Badan Siber Nasional

KERESAHAN akibat informasi dan berita hoax (baca hox-red) disertai dugaan Indonesia sebagai sasaran besar cyber attack (serangan siber) rupanya mengerucut pada kesimpulan diperlukannya lembaga nasional yang mampu menangkal dan mencegah serangan serta chaos informasi dalam dunia siber termasuk didalamnya media online. Banyak pihak menilai bahwa pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) dianggap terlambat karena semestinya kesadaran pencegahan cyber attack beserta ‘sensor’ informations chaos sudah dilakukan sejak booming penetrasi internet lebih dari dekade lalu. Mengapa pemerintah saat ini tergopoh-gopoh membentuk Badan Siber Nasional setelah maraknya ancaman informasi hoax, cyber terrorism dan proxy war? Mengapa Pemerintah perlu segera membentuk BSN?

Ada beberapa pemikiran untuk memberikan jawaban. (a). Karena posisi Indonesia yang berada pada geopolitik yang rawan dengan sumber daya alam yang banyak menjadi incaran pihak asing untuk menguasai. Tidaklah heran kalau pada akhirnya cyber attack di Indonesia cukup banyak. (b). Ketergantungan terhadap teknologi siber tidak dapat dihindari pada semua sistem seperti sistem pemerintahan, sistem komunikasi hingga sistem ekonomi. Bila ada serangan sistem pada objek-objek vital ada lembaga utama yang menangkal serta bertanggung jawab terhadap serangan tersebut agar tidak melumpuhkan sistem yang ada. (c) Saat ini lembaga yang menangani cyber attack dan chaos information masih bersifat sektoral diserahkan kepada masing-masing pihak yang menjadi bidangnya dan belum bersifat terpadu/komprehensif. Pada sisi lain banyak sektor-sektor vital yang belum memiliki lembaga yang menangani cyber attack seperti PLN, otoritas bandara dan sebagainya.

Pemerintah mengklaim bahwa rencana pembentukan BSN sudah diawali tahun 2015. Tetapi karena kompleksitas dalam pembentukan BSN beserta konsekuensi, realisasinya baru akan dilaksanakan tahun 2017 ini. Klaim kompleksitas dalam pembentukan BSN bisa dipahami mengingat (1) Sistem infrastruktur teknologi beserta perangkat lunak yang dibutuhkan haruslah aman clean and clear dari pengetahuan pihak manapun agar kelemahannya tidak diketahui. (2). Penyediaan sumber daya yang tidak saja mumpuni dalam bidang IT tetapi juga memiliki integritas patriotisme bela negara tidaklah mudah dibentuk secara instan (3). Tugas, fungsi serta kedudukan lembaga yang dikhawatirkan tumpang tindih dengan lembaga lain yang similar seperti Depkominfo atau Cyber Crime Task Force Mabes Polri (4). Konsekuensi hukum terhadap kebebasan individu dalam berekspresi menggunakan media siber harus didefinisikan secara jelas mengingat media siber berada pada ranah publik dan virtual.

Melihat kompleksitas dalam persoalan menangani dampak media siber maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, infrastruktur siber yang dibangun lebih diutamakan pada teknologi pertahanan seperti satelit militer sebagai tuntutan komunikasi antarjarak yang sangat jauh dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah komunikasi yang banyak. Kedua, pengadaan infrastruktur dan piranti lunak harus berbasis pada kemandirian bangsa dan tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Piranti lunak yang digunakan harus benar-benar aman dari intercept pihak ke tiga. Karenanya tidak perlu terburu-buru terbuai oleh iming-iming teknologi tercanggih dengan berbagai fasilitas free namun tidak bebas intercept.

Ketiga, sumber daya manusia yang diberdayakan melibatkan berbagai kalangan sipil dan militer serta praktisi maupun akademisi yang berkompeten dalam bidang IT serta mendalami dunia siber dan bukan diisi oleh SDM yang hanya mementingkan kedudukan tanpa memiliki kapabilitas di bidang IT. Keempat, meskipun BSN memiliki otoritas dalam mencegah dan memblokir demi kedaulatan teknologi siber negara, namun aktivitas tugasnya jangan sampai membelenggu kebebasan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi siber. Artinya BSN berposisi menjadi pengawas dengan memberikan jaminan kenyamanan pemanfaatan teknologi siber.

UU ITE perlu mendifinisikan ulang secara lebih detail dan jelas tentang pemanfaatan teknologi siber agar sinkron dengan tugas dan fungsi BSN. Posisi BSN sebagai lembaga negara harus dipayungi undang-undang agar ada landasan hukum. Tanpa adanya regulasi yang jelas dikhawatirkan akan menjadi ‘anak tiri’ di antara lembaga lain yang posisinya sewaktu-waktu dapat dibubarkan.

(Edwi Arief Sosiawan SIP MSi. Dosen Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta & Promovendus KBM SPS UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 11 Januari 2017)

Tulis Komentar Anda