Calon Petahana

PILKADA serentak pada pertengahan Februari tahun ini akan digelar di 101 daerah. Menurut data KPU, dari 337 pasangan calon yang akan bertarung, 105 di antaranya adalah petahana. Lebih rincinya, 8 orang petahana mencalonkan diri kembali sebagai gubernur, 3 petahana sebagai calon wakil gubernur, 55 petahana sebagai calon bupati, 15 petahana sebagai calon wakil bupati, 17 petahana sebagai calon walikota, dan 7 petahana sebagai calon wakil walikota.

Topik petahana dalam pilkada menjadi sangat menarik untuk didiskusikan. Dalam pilkada serentak tahun 2015 lalu, dari 82,5% petahana yang mencalonkan diri kembali, 63,2% di antaranya terpilih kembali. Benarkah calon petahana memiliki peluang besar untuk terpilih kembali?

Kecenderungan yang terjadi di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, calon petahana memang memiliki kesempatan yang sangat besar untuk terpilih kembali. Menurut Cox dan Katz (1996), dengan melihat kasus terpilihnya kembali banyak petahana di pemilu legislatif di Amerika Serikat, ada tiga faktor yang membuat calon petahana terpilih kembali. Pertama, pengaruh langsung, yaitu pengaruh yang didapatkan dari berbagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selama periode kekuasaan sebelumnya. Kedua, pengaruh kualitas kandidat, misalnya keterampilan menghadapi pemilih dalam kampanye. Pengaruh ini dibentuk selama periode kekuasaan sebelumnya. Ketiga, pengaruh dalam memberikan keraguan kepada penantang. Tiga faktor ini yang kemudian populer dalam literatur ilmu politik dengan sebutan ‘keuntungan petahana’.

Namun sebenarnya calon petahana juga memiliki keterbatasan. Hal ini terjadi jika calon petahana dianggap memiliki kinerja yang rendah semasa jabatannya di kalangan pemilih. Apalagi jika calon petahana tersebut juga diterpa isu-isu yang terkait dengan integritas, seperti korupsi. Di sisi lain, penantang mampu mengeksplor kelemahan-kelemahan calon petahana dalam kampanye. Apalagi jika penantang mampu meyakinkan publik akan program-program alternatif. Dengan demikian, penantang memiliki modal awal yang bagus jika mampu menumbuhkan keraguan di kalangan pemilih terhadap calon petahana. Hal ini karena evaluasi retrospeksi pemilih akan lebih difokuskan kepada calon petahana ketimbang penantang (Campbell, Dettrey dan Yin: 2010).

Yang menarik, kecenderungan yang terjadi di negara-negara yang demokrasinya sedang berkembang justru berkebalikan. Alih-alih mendapatkan keuntungan, di sini para petahana justru mendapatkan ‘kutukan petahana’ (Lucardi dan Rosas: 2016). Hal ini dikarenakan empat faktor. Pertama, penantang mampu mengeksplor kelemahan petahana selama menjabat, terutama yang terkait dengan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua, perilaku memilih masyarakat yang berorientasi pada penyeimbangan.

Ketiga, sistem pilkada dengan suara mayoritas membuat pemilih tidak memiliki lagi kesempatan untuk ‘coba-coba’. Inilah yang kemudian menjelaskan masih banyaknya pemilih yang belum memutuskan. Pengalaman di beberapa demokrasi baru, pemilih seperti ini akhirnya justru memberikan pilihannya kepada penantang ketimbang petahana. Poin tiga ini sangat terkait dengan poin pertama. Keempat, intervensi dari politisi di tingkatan yang lebih tinggi (misalnya gubernur, menteri atau presiden) dengan memihak petahana juga seringkali menjadi bumerang bagi petahana. Pemilih menganggap bahwa petahana ternyata tidak memiliki kapasitas dan kemandirian. Poin ini sangat terkait dengan poin kedua.

Secara umum, sukses atau tidaknya calon petahana ditentukan oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah tingkat pelembagaan sistem kepartaian. Hal ini juga terkait dengan identifikasi kepartaian, di mana pemilih yang memilih partai politik tertentu cenderung akan memilih kandidat yang diusung oleh partai politik tersebut. Kedua, tingkat partisipasi pemilih. Pengalaman dari banyak negara menunjukkan bahwa tingginya angka golput memiliki relasi dengan terpilihnya kembali calon petahana. Ketiga, dari sisi penantang. Meskipun di atas kertas diprediksi kalah, faktor kemampuan penantang mengkonseptualisasi dirinya ketika dihadapkan pada calon petahana juga sangat mempengaruhi kemenangan. Keempat, dari calon petahana sendiri. Banyak kasus menunjukkan bahwa kepercayaan diri yang berlebihan di kalangan calon petahana ternyata berujung pada sikap meremehkan penantang dan berbagai bentuk blunder yang tidak perlu. Jadi, penantang terberat dari calon petahana sesungguhnya adalah dirinya sendiri.

(Dr Mada Sukmajati. Dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 11 Januari 2017)

Tulis Komentar Anda