OJK Atur Pembiayaan Fintech

Istimewa

JAKARTA (KRjogja.com) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI), hal ini untuk melindungi konsumen dari berbagi risiko yang terjadi dalam layanan fintech ( financial technologi-peer to peer/P2P) Lending.

"Peraturan ini tertuang dalam POJK nomor 77/POJK,01/2016 ini diharapkan mendukung pertumbuhan P2P Lending sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat," kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis IA OJK, Imansyah di Jakarta, Selasa (10/01/2017).

Menurut Imansyah adapun yang akan diatur dana fintech ini antara lain, bentuk badan hukum, kepemilikan dan permodalan. Kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman dana, perizinan, perubahan kepemilikan. Peraturan ini akan membuat start up atau pengusaha pemula bisa mempermudah akses pinjaman di perbankan baik di dalam maupun di luar negeri  serta mempercepat distribusi pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Ini merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini belum dapat dilayani secara maksimal seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan dan modal ventura," tegasnya.

Dikatakan, untuk modal perusahaan, untuk tahap awak  modal perusahaan sekitar Rp1-2,5 miliar, sementara untuk batasan pinjaman yang dalam fintech ini maksimal Rp 2 miliar per debitur dalam bentuk mata uang rupiah.

"Waktu mendaftar di OJK, modal awalnya minimal Rp 1 miliar. Setelah mendaftar, maksimal 1 tahun baru keluar izin, dan setelah keluar izin maka modal perusahaan harus minimal Rp 2,5 miliar," tegasnya. (Lmg)

Tulis Komentar Anda