Heboh Pajak Kendaraan

BELUM lama ini Pemerintah menerbitkan PP No. 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. PP tersebut menggantikan PP No. 50 Tahun 2010. PP No. 60 tahun 2016 ditandatangani oleh Presiden pada 2 Desember 2016, diundangkan pada 6 Desember 2016 oleh Menkumham, dan mulai berlaku 6 Januari 2017.

Menurut PP ini, ada beberapa jenis layanan dinaikkan biayanya, dan ada beberapa layanan yang tadinya tidak dikenai biaya, menjadi ada biayanya. Ada juga tarip yang tidak berubah, misalnya penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor roda 2, tetap Rp25.000. Biaya-biaya baru ini disesuaikan dari tarip lama dengan kondisi tahun 2010 menjadi tarip baru berdasar kondisi tahun 2016. Beberapa contoh layanan yang mengalami kenaikan biaya adalah penerbitan STNK untuk roda 2 dan 3, baik baru maupun perpanjangan, semula Rp 50.000 menjadi Rp 100.000, sedang untuk roda 4 atau lebih, dari Rp75.000 menjadi Rp200.000. Penerbitan BPKB kendaraan roda 2 atau 3 naik dari Rp80.000 menjadi Rp 225.000 sedangkan untuk roda 4 atau lebih, naik dari Rp100.000 menjadi Rp375.000.

Biaya penerbitan SIM Adan B baru Rp120.000, SIM C Rp100.000. Sedangkan untuk perpanjangan, SIM A dan B Rp80.000 dan SIM C Rp75.000. Tidak ada informasi untuk SIM B-I dan B-II Umum yang biasa diberlakukan untuk para pengemudi kendaraan penumpang umum.

Kenaikan-kenaikan tersebut ditanggapi oleh sebagian masyarakat sebagai ìkenaikan pajak kendaraanî dan jumlahnya dikatakan ìsangat besarî karena lebih dari 100%. Kalau dikatakan sebagai pajak kendaraan tentu keliru, karena pajak kendaraan ditentukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, sedangkan biaya-biaya yang ditetapkan melalui PP No.60/2016 adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat earmarking. Artinya, penerimaan tersebut hanya boleh digunakan atau dikembalikan untuk meningkatkan pelayanan di bidang yang sama, tidak boleh digunakan oleh negara untuk membiayai pos yang lain. Oleh karenanya PP 60/2016 ini tidak mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Sedangkan kenaikan yang dirasa cukup besar, cukup beralasan, karena sudah 6 tahun tidak mengalami perubahan, dan kemungkinan masih akan berlaku selama beberapa tahun ke depan. Seandainya dana tersebut benar-benar dikembalikan untuk meningkatkan layanan administrasi kendaraan, masyarakat pula yang akan merasakan manfaatnya.

Ada item baru dalam PP ini, yaitu tentang penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) atau pemilihan plat nomor kendaraan favorit. Sebelum adanya PP ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilihan plat nomor favorit ini memang ada biayanya, dan semakin sedikit jumlah digitnya, semakin mahal harganya. Dengan adanya PP ini, plat nomor kendaraan yang terdiri atas 4 angka dan ada huruf di belakang angka, dikenai tarip Rp5 juta, sedangkan bila tanpa huruf di belakang angka, dikenai Rp7,5 juta. Sedangkan untuk 2, 3, dan 4 angka dengan huruf belakang dikenai Rp7,5 juta, Rp10 juta, dan Rp15 juta. Bila Anda tidak menghendaki tanpa huruf, biayanya menjadi Rp10 juta, Rp15 juta, dan Rp20 juta. Biaya-biaya ini dikenakan pada penerbitan nomor. Tidak dijelaskan apakah pada perpanjangan 5 tahunan, pemilik kendaraan diwajibkan membayar biaya ini lagi atau tidak.

Terlepas dari besarnya kenaikan biaya yang dirasa oleh sebagian pihak terlalu besar, kini masyarakat dapat menuntut pihak kepolisian untuk semakin meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, baik berupa kemudahan, kenyamanan, maupun ketepatwaktuan. Masih banyak hal yang dapat dilakukan oleh Ditlantas.

Pertama, layanan sebaiknya sudah terintegrasi dengan data kependudukan, sehingga ketika masyarakat mengurus administrasi kendaraan maupun izin mengemudi, tidak perlu lagi memfotokopi KTP. Ketika akan mengurus SIM, masyarakat cukup ditanya nomor KTP atau NIK-nya dan semua data sudah tersedia. Mungkin yang tetap perlu adalah pengambilan foto, agar sesuai dengan kondisi terkini.

Kedua, STNK sebaiknya diubah menjadi seukuran KTP dan bila perlu sudah dilengkapi chip, agar dapat menyimpan data kendaraan lebih lengkap, mulai dari NIK pemilik kendaraan (sekarang hanya nama dan alamat), foto kendaraan termasuk warnanya, dan keterangan lain. Informasi ini tidak harus tampak di STNK, tapi dapat dibaca oleh komputer Ditlantas. Hal ini memudahkan pelacakan apabila sebuah kendaraan digunakan dalam tindak kejahatan. Selain itu, STNK elektronik lebih mudah dipalsukan.

Ketiga, Ditlantas perlu bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah dalam memungut Pajak Kendaraan Bermotor, yang selama ini dipungut sekaligus tiap tahun. Faktanya, banyak pemilik kendaraan yang sekarang sering telat membayar pajak, bahkan sampai bertahun-tahun. Lihat saja misalnya pada iklan-iklan jualan mobil di Internet. Dengan sistem informasi yang baik, pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan per bulan, bahkan pemilik kendaraan dapat membayar melalui berbagai mesin ATM.

Sediakan saja menu pembayaran Pajak Kendaraan, lalu pemilik kendaraan ditanya nomor STNK (karena mesin ATM tidak memungkinkan kita menginput plat nomor kendaraan), otomatis akan ditampilkan informasi total pajaknya. Lalu sediakan pilihan, mau bayar 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Bahkan bila pajak dibayar 1 tahun, akan mendapat diskon 2 bulan, dan bila dibayar 6 bulan, ada diskon 1 bulan atau setengah bulan. Dengan cara ini, saya yakin kepatuhan pembayar pajak kendaraan akan meningkat. Apalagi saat ini sangat sulit untuk merazia kendaraan yang belum membayar pajak, karena kalau kendaraan harus diperiksa satu per satu di jalan, akan memacetkan lalu lintas. Cara terbaik adalah melalui sistem informasi.

Kita tunggu pembaruan administrasi pelayanan administrasi kendaraan dan pengemudi yang lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih membanggakan.

(Dr Wing Wahyu Winarno MAFIS CA Ak. Dosen STIE YKPN Yogyakarta dan anggota senior BMW Car Clubs Indonesia Yogyakarta Chapter. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 10 Januari 2017)

Tulis Komentar Anda