Bisnis Jangan Membenci Pelanggan

MEDIA sosial ramai mengabarkan ‘penggebugan’ oleh pemilik usaha kepada pembelinya. Kata gebug di sini tentu saja bermakna kiasan. Dalam kisah itu diberitakan satu rombongan yang melancong ke Pantai Jepara ‘digebug’ usai bersantap di warung makan membayar senilai lebih Rp 2,3 juta untuk layanan biasa saja. Dalam struk pembayaran tampak angka-angka ditetapkan seolah sambil lalu saja. Asal dipatok tinggi.

Pelajaran untuk Yogyakarta

Yogyakarta juga tidak sepi dari kisah ‘penggebugan’ ini. Dulu di Malioboro, warung kaki lima bisa membuat pembeli membayar 7-10 kali lipat harga biasa karena sebelumnya tidak melihat tarif. Untunglah praktik itu terhenti karena walikota saat itu, Heri Zudianto (HZ), mengharuskan pencantuman harga dalam daftar menu yang mudah dilihat pengunjung.

Namun kini pelancong bisa juga kena gebug dalam hal lain : tarif parkir liar. Kendaraankendaraan itu bisa kena gebug tarif sampai berkali lipat jika bertemu orang-orang yang merusak citra Yogya. Padahal wisatawan di DIY membludak, dengan adanya objek daya tarik wisata (ODTW) baru, yang belum semua tertata tempat parkirnya (KR, 3/1).

Juga saat ke luar dari Bandara Adisucipto, tetamu akan terjamin kalau memilih taksi di taxi center yang mencantumkan harga baku sesuai daftar yang tersedia. Menjadi berisiko kalau orang yang tidak kenal wilayah memilih taksi yang tidak menjalankan argonya, meski alat itu tersedia. Saat berkeliling Yogya tamu tadi kemungkinan bertransaksi dengan penyedia jasa apa saja.

Sayangnya, pengelola jasa, toko dan rumah makan, ternyata belum semuanya menjunjung pepatah ‘pembeli itu raja’, sehingga belum cukup memuliakan tamunya. Mereka mungkin khilaf memperhitungkan bahwa pengalaman bertransaksi yang tidak sedap akan berdampak merugikan bisnisnya kelak. Mereka alpa melihat betapa warung yang ramai itu bukan karena kebetulan atau sekadar hoki, melainkan karena pembeli yang dulu kembali lagi.

Mengajak Pelanggan Kembali

Sudut pandang tamu, pelancong atau pembeli itu harus dikenali agar tidak buta terhadap dampak jangka panjang bagi bisnis di Yogya ini. Sampai di sini ada tiga upaya yang perlu diambil. Pertama, memulihkan kesadaran diri pelaku tentang etika bisnis. Mereka harus disadarkan bahwa perbuatan tidak menyenangkan pembeli itu -- apalagi merugikan -- sesungguhnya bukan hanya mempercepat pembusukan bisnisnya, melainkan juga mempertaruhkan masa depannya. Dari sisi religiusitas, rezeki mereka menjadi kurang berkah. Dari sisi keberlangsungan usaha, mereka merusak kepercayaan pelanggan.

Sudah saatnya pedagang dan penjual jasa di Yogya belajar dari praktik yang baik di kota-kota lain seperti Malang. Di Malang, taksi tetap saja berargo, yang tidak sekadar hiasan, dinyalakan dengan tarif wajar-wajar saja. Harga-harga untuk pelancong sama saja dengan harga untuk pembeli setempat. Di Bali juga demikian. Bahkan ongkos taksi atau sewa mobil di Bali juga wajar-wajar saja atau bahkan termasuk murah justru di daerah ODTW yang menjadi jujugan seluruh dunia.

Kedua, koreksi dari masyarakat. Warga Yogyakarta tidak boleh membiarkan nama baik kotanya dirusak oleh oknum pebisnis ‘kecut’ yang berpikiran cekak. Kerugian akan ditanggungkan semua warga tanpa terkecuali. Ungkapan semacam ini sungguh menyakitkan: ”Hati-hati melancong ke sana. Pandai-pandailah menawar. Beranilah berdebat dengan penjual, supaya tidak digebug.” Memprihatinkan sekali kalau ketidak-percayaan seperti itu muncul justru sebelum tamu itu datang.

Ketiga, dilakukan penanganan sistemik yang diformulasikan dalam pembuatan kebijakan. Jika dulu Walikota HZ dan jajarannya berhasil menghapus praktik anti-pelanggan dari warung kaki lima, upaya itu perlu diteladani di tempattempat lain dalam bentuk yang bervariasi. Yogyakarta diuntungkan memiliki Lembaga Ombudsman yang istimewa karena berkiprah dalam penegakan etika bisnis. Pemkot dan Lembaga Ombudsman harus pro-aktif, bahu-membahu dengan asosiasi bisnis untuk menegakkan kearifan adiluhung bahwa pembeli itu raja.

Pendeknya, praktik usaha yang membenci pelanggan itu harus dihentikan segera. Kita ’tidak ingin sekadar menjadi penonton’ sebagaimana dinyatakan Sultan HB X. Alangkah baiknya kalau semua penyedia jasa dan pebisnis menegakkan etika. Sehingga pengunjung akan merencanakan kembalike Yogya lagi bahkan sebelum beranjak pergi.

(Farid B Siswantoro. Mediator Komunitas, mantan Komisioner Lembaga Ombudsman Swasta, kini Komisioner KPU DIY. UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 9 Januari 2017)

Tulis Komentar Anda