Bencana Ekonomi Rakyat

AWAL tahun 2017 ini , berbagai rentetan kebijakan yang ada cenderung akan memberikan dampak negatif bagi pelaku ekonomi rakyat. Mulai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi, kenaikan tarif penerbitan Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), kemudian kenaikan tarif listrik bagi pelanggan 900 volt ampere (VA). Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi eksistensi pelaku ekonomi rakyat. Biaya produksi akan naik sehingga akan menambah beban bagi keberlangsungan usaha-usaha ekonomi rakyat.

Munculnya berbagai kebijakan ini menunjukkan ketidakkonstenan dan tidak pernah seriusnya pemerintah dalam mendorong sektor ekonomi rakyat sebagai pilar perekonomian nasional. Kebijakan-kebijakan populis yang ada cenderung hanya digunakan sebagai ëalat pemadan kebakaraní dan pencitraan politik. Pasca kebijakan populis pasti kemudian muncul berbagai kebijakan yang justru memiskinkan rakyat. Hal ini semakin menguatkan asumsi, bahwa sektor ekonomi rakyat selama ini hanya dijadikan sebagai alat politik kekuasaan.

Pola-pola kebijakan untuk sektor ekonomi rakyat nyaris tidak berubah sejak dari era pra kolonial hingga era sekarang ini. Jika di era pra kolonial, rakyat diminta untuk menyerahkan upeti kepada raja dengan harapan mendapatkan perlindungan maka pada era saat ini rakyat juga dibebani dengan kenaikan berbagai tarif pelayanan publik untuk menggenjot pendapatan negara. Kebijakan pembangunan yang berorientasi kapitalistik akhirnya meminggirkan peran rakyat dalam pembangunan. Dikarenakan paradigma negara cenderung berorentasi kapitalistik, maka target pembangunan selalu berorientasi pada peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Maksimalisasi negara melalui pajak, tax amnesty dan berbagai peningkatan tarif pelayanan publik tanpa memperhatikan rasa keadilan adalah contoh konkret atas ketidakmampuan negara di mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Munculnya banyak kebijakan yang memberatkan ekonomi rakyat ini sebenarnya berakar pada salah kelola negara atas pengelolaan sumber daya alam yang terjadi. Demokrasi ekonomi sebagaimana amanat konstitusi tidak mampu dilaksanakan secara baik. Dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 telah secara gamblang dijelaskan mengenai bagaimana demokrasi ekonomi tersebut harus diterapkan. Secara sederhana demokrasi ekonomi adalah sebuah sistem usaha ekonomi yang dimiliki secara kolektif dan dikelola secara demokratis oleh semua orang yang bekerja di dalamnya (Robert A Dahl (1985). Muhammad Hatta juga menjelaskan bahwa di sebelah demokrasi politik harus juga berlaku demokrasi ekonomi. Sayangnya, pemerintah cenderung hanya fokus pengembangan demokrasi politik akan tetapi abai mengawal demokrasi ekonomi.

Dari dasar konstitusi tersebut sebenarnya jelas bagaimana cara pandang negara terhadap rakyat. Salah satu substansi penting dari demokrasi ekonomi adalah bagaimana memberikan perlakuan yang adil dan dukungan pengembangan kepada para pengusaha ekonomi rakyat terutama dalam akses sumber daya alam dan sumber dana. Salah satu strategi yang harus dilakukan negara adalah mendorong peningkatan kapasitas sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dan berbagai sektor ushaa mikro kecil dan menengah lainnya. Sayangnya, negara cenderung lebih berpihak kepada kepentingan pemilik modal dan elite politik daripada kepentingan ekonomi rakyat. Sepanjang pemerintah tidak mau menjadikan prinsip demokrasi ekonomi sebagai panduan dalam penyelenggaraan tata kelola pengelolaan sumber daya ekonomi, maka rakyat tetap akan menjadi tumbal pembangunan.

Bentuk konkret penerapan demokrasi ekonomi dapat dilakukan dengan mendorong munculnya regulasi yang memberikan keberpihakan terhadap sektor ekonomi rakyat seperti pengembangan sentra ekonomi rakyat, jaminan sosial untuk masyarakat miskin, road map pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Rakyat juga harus didorong untuk lebih ikut terlibat di dalam berbagai proses penyusunan kebijakan khususnya regulasi dan aturan mengenai pengelolaan sumber daya strategis di negeri ini. Jika mengacu demokrasi ekonomi, penentuan kebijakan kenaikan tarif yang menyangkut hajat hidup orang banyak seharusnya dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat di dalamnya. Sayangnya berbagai kebijakan yang ada seringkali hanya mengakomodasi kepentingan elite tertentu dan mengabaikan kepentingan rakyat. Namun, advokasi atas implementasi demokrasi ekonomi perlu terus dilakukan. Pengabaian terhadap prinsip demokrasi ekonomi berarti juga pengabaian terhadap konstitusi negara Indonesia.

(Dr Hempri Suyatna. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Departemen PSdK Fisipol UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 9 Januari 2017)

Tulis Komentar Anda