Izin Penambangan Terus Bertambah

Ilustrasi. (Foto : Dok)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Pengawasan operasional produksi pertambangan di wilayah Kulonprogo menjadi catatan tersendiri pada masa transisi pelimpahan urusan kabupaten ke provinsi dan pemerintahan pusat. Pada masa transisi usaha penambangan dikhawatirkan tidak terkendali.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Kulonprogo, Niken Probo Laras diruang kerjanya mengungkapkan sejak diberlakukannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, Bidang Pertambangan dan Geologi bukan lagi menjadi urusan kabupaten. Menurutnya, kedua bidang tersebut pernah menjadi urusan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM). Setelah berlaku OPD baru, pertambangan dan geologi beserta para pegawai dilimpahkan ke provinsi dan pemerintah pusat.

”Yang menjadi catatan sampai sekarang adalah pengawasan operasional usaha tambang. Sering melakukan monitoring pada waktu masih menjadi urusan kabupaten tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Pengawasan ada di pusat,” ujar Niken Probo Laras.

Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan di masa transisi provinsi sepanjang tahun 2016 sudah mengeluarkan sekitar 64 izin usaha pertambangan eksplorasi dan sekitar 19 izin operasional produksi pertambangan di wilayah Kulonprogo. Meliputi pertambangan batu andesit, pasir dan batu, tanah urug dan pertambangan logam.

Di tengah usaha pertambangan beroperasional belum ada instruktur pengawas pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi pertambangan di masa transisi cukup mengkhawatirkan karena usaha pertambangan tidak terkendali. Dalam melakukan kegiatan tidak memperhatikan keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan. (Ras)

Tulis Komentar Anda