GTT Sekolah Negeri Kehilangan Penghasilan

Ilustrasi. (Foto : Dok)

GUNUNGKIDUL (KRjogja.com) - Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Gunungkidul mulai tahun 2017 tidak lagi menerima tunjangan insentif dari Pemda DIY. Atas dasar Undang-Undang Nomor 23/2014 Pemda DIY tidak lagi dapat memberikan tunjangan GTT SD/SMP ke kabupaten/kota. Yang pasti dalam tahun ini GTT tidak mendapat tunjangan yang biasanya diberikan tiap triwulan, masing-masing Rp 450.000.

”Karena ini transisi, kami akan mencari celah untuk menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan,” kata Sekretaris Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Ir Imam Taufik, Jumat (06/01/2017).

Dewan menyadari penghapusan ini jelas akan mengurangi pendapatan, yang biasanya tiap orang mendapatkan insentif Rp 1,8 juta setahun, sekarang tidak ada. Selama ini sebanyak 2.118 GTT mendapatkan insentif dari Pemda DIY tiap triwulan sebesar Rp 952.800.000. Sedangkan insentif guru swasta 1.062 orang dari anggaran Pemkab Gunungkidul sebesar Rp 477.900.000. Jumlah totalnya tiap tiga bulan Rp 1.430. 700.000.

Dengan demikian GTT yang di sekolah negeri tahun ini tidak mendapat insentif, tetapi GTT sekolah swasta menerima dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul. Padahal, sebagian GTT yang bekerja di sekolah swasta, bagi yang memenuhi persyaratan mendapatkan tunjangan sertifikasi. ”Untuk GTT sekolah negeri malah tidak mendapatkannya,” ujarnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Gunungkidul Arif Wibowo SPdT mengatakan pihaknya sudah membahas dan mengusulkan dalam pembahasan APBD tahun 2017, tetapi pemerintah tidak berani menganggarkan. Komisi B akan berkoordinasi dengan Komisi D yang membidangi pendidikan agar dapat dicari solusinya. Jika tidak, kata Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Drs Supriyadi, ekonomi GTT akan semakin terpuruk. Selama ini banyak GTT yang menerima gaji dari sekolah sebulan sekitar Rp 200.000.

Jika ada insentif Rp 150.000 tiap bulan, penghasilan sebulan Rp 350.000. Meskipun jauh dari mencukupi, tetapi tidak separah sekarang. DPRD akan terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka lewat anggaran daerah. ”Mudah-mudahan GTT dapat memperoleh penghasilan setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK),” ujarnya.

Profesi GTT di Gunungkidul tergolong unik, gaji kecil, tetapi banyak yang antre untuk mendaftar. Beberapa GTT mengaku berharap dapat menjadi PNS seperti tahun 2005. Padahal sudah kita ketahui sekarang ini secara umum terjadi moratorium penerimaan PNS. Pemerintah sudah menyatakan tidak ada mekanisme pengangkatan PNS dari GTT. (Ewi)

Tulis Komentar Anda