PAG Marak Diperjualbelikan, Satpol PP Segera Bertindak

Bangunan illegal di sempadan Pantai Glagah diperiksa petugas Satpol PP Kulonprogo. (Foto: Asrul Sani)

TEMON (KRjogja.com) - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulonprogo melakukan pantauan dan pendataan terhadap sejumlah bangunan liar di sempadan Pantai Glagah, Temon, Kamis (5/1/2016). Hal serupa juga dilakukan kalangan DPRD, Kodim 0731/Kulonprogo dan Polsek Temon. Setelah melihat kondisi terkini di lapangan mereka sepakat bangunan liar tersebut ditertibkan sebagai bentuk penegakkan aturan sekaligus untuk mencegah persoalan agar tidak semakin rumit dikemudian hari.  

Wakil Ketua DPRD Yok Mulyono yang memimpin sidak bersama anggota Komisi IV DPRD mendesak eksekutif dan instansi terkait mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat. Karena pihak yang mendirikan bangunan sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran membangun di sempadan pantai.

"Penataan kawasan pantai Glagah sangat menentuan arah pariwisata Kulonprogo. Begitu ada bandara kita butuh tempat wisata representatif dan nyaman. Sehingga harus ada langkah tegas dari eksekutif dalam mengatur warga yang ingin mengais rejeki dari pariwisata. Mereka juga warga Kulonprogo yang harus ditata. Tapi pemerintah harus tegas, melarang warga mendirikan bangunan di sempadan pantai. Jangan sampai ketidaktegasan pemerintah justru menjadikan bangunan terus bertambah," katanya akan memanggil SKPD terkaittambahnya.

Anggota Komisi IV DPRD setempat Edi Priyono SIP mengungkapkan semangat pembangunan bandara harus membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Kehidupan mereka harus sehat baik dari sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi.

"Eksekutif harus melakukan pendekatan persuasif dan menyadarkan masyarakat. Kalau memang ada yang bandel ditindak tegas, karena aturannya sudah jelas, di sempadan pantai dilarang mendirikan bangunan permanen,” tuturnya.

Sekretaris Satpol PP Duana Heru menegaskan pihaknya patroli mengecek pembangunan di sempadan pantai dan melakukan pendataan serta menemui orang yang diduga selama ini sebagai tokoh atau pemrakarsa mendirikan bangunan illegal di sana, Jojon. Kepada petugas, Jojon mengaku mendapat amanat dari Kadipaten Pura Pakualaman mengelola PAG.

“Informasi ada 40 kepala keluarga yang mengkavling, sebagian masih pondasi dan proses pembangunan. Tapi ada juga yang telah ditempati," ungkap Duana.

Warga yang membangun di sempadan pantai merupakan korban rencana pembangunan bandara. Sebagian merupakan pemilik hotel dan losmen serta warung. Diantara warga ada yang membeli dari oknum dengan harga Rp 5 jutaan. “Tindakan mereka jelas melanggar aturan, padahal kami sudah beberapa kali melarang warga mendirikan bangunan di lokasi itu," tutur Duana.

Pihaknya akan membahas masalah tersebut dengan dinas/instansi terkait termasuk Dinas Pertanahan dan Tata ruang. "Untuk sementara kami minta pembangunan dihentikan," tuturnya. (Rul)

Tulis Komentar Anda