Pantai Glagah Rawan Prostitusi

Ilustrasi. (Foto : Dok)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Kawasan Pantai Glagah saat ini marak berdiri bangunan yang diduga ilegal. Padahal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo telah mengeluarkan larangan agar warga tidak mendirikan bangunan di sempadan pantai. Warga khawatir keberadaan bangunan tersebut akan menjadi tempat prostitusi.

Kuat dugaan bangunan tersebut didirikan oleh sejumlah oknum warga pascaproses pembayaran ganti kerugian lahan bandara selesai. Lokasinya berada di sebelah selatan calon lokasi bandara. Beredar informasi ada pihakpihak tertentu nekad memperjualbelikan lahan yang merupakan Paku Alam Ground (PAG).

”Saya baru saja pulang umrah dan kaget melihat banyak bangunan berdiri meski ada papan larangan,” kata Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Permata Pantai Glagah, Sumantoyo, Selasa (03/01/2016).

Hingga saat ini dirinya tidak tahu siapa yang membangun dan pemilik bangunan tersebut. Apalagi selama ini pokdarwis juga tidak pernah diajak bicara. Sayangnya pemerintah yang sejak awal sudah memasang papan larangan juga tidak merespons. Bahkan beberapa bangunan itu sudah jadi dan dihuni.

Dijelaskan, kehadiran bangunan yang terkesan semrawut itu nanti justru akan mencoreng perwajahan objek wisata Pantai Glagah. Bangunan didirikan ala kadarnya dan jaraknya tidak lebih dari 50 meter dari bibir pantai. "Warga sebenarnya takut kehadiran bangunan itu akan jadi tempat prostitusi terselubung, karena lambatnya penegakan aturan,” ujarnya.

Pihaknya berharap pemerintah segera bersikap tegas dalam menegakkan aturan. Kalau memang diperbolehkan tentunya pemerintah harus memberikan kemudahan perizinan. Sebaliknya jika dilarang hendaknya ada langkah tegas.

Pemkab Kulonprogo, sebenarnya sudah mencium lama kehadiran bangunan tersebut, tapi hingga saat ini belum juga mengambil tindakan. Kepala Dinas Pariwisata setempat Drs Krissutanto memastikan lokasi bangunan melanggar aturan dan detail engineering design (DED) kepariwisataan di kawasan Pantai Glagah. Lantaran berada di sempadan pantai justru menjadi kewenangan diluar Dinas Pariwisata. ”Untuk penertiban, kami akan berkoordinasi dengan dinas, Polres dan Kodim,” ujarnya. (Rul/Wid)

Tulis Komentar Anda