7.500 BIDANG TANAH AKAN DISERTIFIKATKAN

Jangan Ada Lagi Kades Terbelit Korupsi Prona

Istimewa

WONOSARI (KR) - Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asek I) Pemkab Gunungkidul mengingatkan agar kepala desa mempunyai regulasi yang jelas dalam melaksanakan Program Nasional Agraria (Prona).

Dasar hukum dan regulasi yang jelas akan menghindarkan dari jeratan hukum. Sudah beberapa kepala desa harus berurusan dengan hukum. Agar tidak terjadi penyimpangan, semua biaya
dimasukkan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Jika belum teranggarkan, bicarakan secara terbuka dengan warga masyarakat, selanjutnya dimusyawarahkan. Hasil musyawarah dibuat Keputusan Kades dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes). "Paling tidak masuk dalam APBDes Perubahan," ucap Asek I Pemkab Gunungkidul H Tommy Harahap SH MH,
Senin (2/1).

Menurut Tommy Harahap, intinya seluruh anggaran masuk dalam APBDes. Agar jelas, sebaiknya secara resmi kades menyurati tim Prona agar mendapatkan dokumen tertulis apa yang boleh dan tidak boleh. Termasuk ditanyakan
kebutuhan pelaksanaan prona yang diperlukan, tetapi tidak teranggarkan
dalam pedoman, perlu dijelaskan cara mengatasinya.

Perlu ditanyakan juga, memungut iuran masyarakat boleh atau tidak, Jika tidak boleh, meminta solusi cara mengatasinya, dan jika boleh pedomannya berapa. "Kalau boleh iuran pengelolaannya tetap
harus lewat APBDes," tuturnya. (Ewi)

Tulis Komentar Anda