Berantas Pungli Parkir, Tim Gabungan Diterjunkan

Sosialisasi dan penertiban pungutan liar pada layanan jasa parkir, di kawasan Alun-alun Utara (Alut). (Foto: Hari D)

SOLO (KRjogja.com) - Tim gabungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri menertibkan pungutan liar (pungli) jasa parkir. Tahap awal, penertiban dalam bentuk sosialaisasi dilakukan pada juru parkir di kawasan Alun-alun Utara (Alut), dan secara bertahap melebar ke lokasi lain, terutama wilayah aeral parkir yang kerap terjadi praktik pungli.

Pungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan besaran yang tertera tarif dalam karcis, jelas Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran, Dishubkominfo, M Usman,  dikategorikan sebagai pungli. Praktik pungli tidak saja terjadi pada unit-unit layanan masyarakat di lingkungan pemerintahan, tambahnya, menjawab wartawan, di sela sosialisasi, di kawasan Alut, Kamis (20/10/2016), tetapi juga pungutan jasa parkir.

Sekecil apapun pungutan melebihi besaran yang ditentukan, tambahnya, masuk kategori pungli, dan pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku. Ini sejalan dengan komitmen Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), yang akan memberantas pungli meski hanya dengan besaran Rp 10 ribu atau Rp 20 ribu. Seringkali juru parkir bersengketa dengan pengguna jasa, karena penetapan besaran tarif yang melebihi ketentuan. Kondisi semacam itu tidak saja menjengkelkan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan jasa parkir yang buruk.

Sejauh pemantauannya, masih banyak juru parkir di titik-titik tertentu mengenakan pungutan melebihi ketentuan yang berlaku. Tanpa menyebut titik-titik dimaksud, Usman menegaskan, sasaran sosialisasi dan penertiban akan fokus pada wilayah areal parkir yang sudah dipetakan tersebut. Selama proses sosialaisasi dan penertiban, pihaknya tetap melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi terkait.

Selain menyasar besaran tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan, tim gabungan juga mengarahkan penertiban pada areal parkir yang dinilai menggangu kelancaran arus lalu lintas ataupun pengguna jalan lain. Dalam hal ini, jika juru parkir mengarahkan parkir di lokasi terlarang, termasuk trotoar jalan, langsung dikenakan sanksi gembok. (Hut)

 

Tulis Komentar Anda