Solo

Bupati Klaten Jegal Pemberkasan CPNS K2?


Agus Sigit | Sabtu, 22 Maret 2014 | 09:09 WIB | Dibaca: 2873 | Komentar: 0

Ilustrasi. (Foto: Dok)

KLATEN (KRjogja.com) - Sebanyak 1.098 tenaga honorer Kategori 2 (K2) Kabupaten Klaten yang sudah lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) terancam gagal diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) menyusul pernyataan Bupati Klaten, Sunarno, yang menolak mengisi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data K2.

Kepala Bagian (Kabag) Komunikasi Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Suwardi, ketika dihubungi melalui telepon, Jumat (21/3/2014), menyampaikan, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak wajib dilampirkan sebagai syarat pemberkasan CPNS K2 yang dikirim ke pemerintah pusat.

Suwardi menjelaskan, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tersebut wajib dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau kepala daerah. Surat tersebut sangat penting sebagai langkah antisipasi untuk mencegah adanya honorer K2 bodong. Sehingga kepala daerah wajib bertanggungjawab atas keabsahan dan keaslian dokumen pemberkasan K2.

Dia menjelaskan, munculnya syarat kepala daerah harus membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tersebut karena adanya laporan di beberapa daerah ditemukan honorer bodong. Honorer bodong tersebut muncul setelah pengumuman peserta seleksi CPNS.

"Sebagai langkah antisipasi agar jangan sampai ada honorer bodong, maka salah satu syarat pemberkasan CPNS wajib dilampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh kepala daerah," jelas Suwardi.

Dia mengatakan, sebelumnya Kemenpan sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh kepala daerah tentang pentingnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tersebut. Meski ternyata ada kepala daerah yang menolak, namun sejauh ini belum ada yang mengajukan surat resmi penolakan itu ke Kemenpan.

Suwardi menandaskan, tanpa disertai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari PPK atau kepala daerah maka pemerintah pusat belum akan melanjutkan pemberkasan yang sudah dikirim daerah. Sehingga belum dapat ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang menjadi salah satu bukti pengangkatan PNS. (*-7)