Kota Yogyakarta

ARMP Tolak Perdais Pertanahan


Agus Sigit | Selasa, 24 September 2013 | 17:11 WIB | Dibaca: 1162 | Komentar: 0

Aksi ARMP di kawasan Malioboro Yogyakarta. (Foto: Rani DL)

YOGYA (KRjogja.com) - Massa dari Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) menggelar aksi Penolakan terhadap Perda Istimewa (Perdais) pertanahan. Aksi yang berlangsung, Selasa (24/9) di kawasan Malioboro tersebut juga dalam rangka memperingati hari kelahiran undang undang pokok agraria (UUPA).

Sekitar 20-an peserta aksi yang terdiri dari warga Parangkusumo membawa spanduk besar bergambar Hamengku Buwono IX yang bertuliskan 'Penak jamanku to! Mbiyen lemah SG/PAG wis tak bagi nganggo Perda no 3/1954. Saiki kok arep dirampas. Ojo gelem yo!'

Dalam aksinya, ARMP menyampaikan bahwa masyarakat yang menggunakan tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG) merasa cemas dengan ancaman penggusuran dengan adanya Raperdais Pertanahan. 

Koordinator Aksi, Watin, mengatakan gambar HB IX yang dibentangkan oleh para peserta aksi mengingatkan bahwa HB IX sebelumnya telah membagikan SG/PAG kepada rakyat melalui Perda 5/1954 pasal 10 yang isinya Hak memakai turun temurun dengan sendirinya menjadi hak milik.

"HB IX dan PA VII juga sudah melakukan penghapusan terhadap SG dan PAG melalui Perda DIY 3/1984 sebagai implementasi dari Keputusan Presiden 33/1984 dan implementasi UUPA.  Kami sepakat dengan keistimewaan, tetapi yang kami persoalkan adalah soal pertanahan," katanya.

Menurutnya, masyarakat yang bermukim di Parangkusumo merasakan kekhawatiran karena tanah-tanah Sultan Ground rencananya akan dibangun hotel bertaraf internasional. Termasuk tanah Pakualaman Ground di Kulonprogo yang digunakan untuk proyek penambangan pasir besi dan pembangunan Bandara.

Pihaknya berharap,  DPRD DIY bisa lebih berhati-hati dalam mengesahkan raperdais induk tentang pertanahan pada 30 September mendatang. "Kami mengingatkan agar dewan lebih berhati-hati. Jangan menjadikan kemarahan masyarakat," tandasnya. (Aie)