Kota Yogyakarta

Awasi Pembiayaan Sekolah, Disdik Keluarkan Edaran


Danar Widiyanto | Selasa, 9 Juli 2013 | 14:50 WIB | Dibaca: 474 | Komentar: 0

Ilustrasi (Foto: Doc)

YOGYA (KRjogja.com) - Kendati tahun ajaran baru 2013/2014 baru akan dimulai 15 Juli 2013 mendatang, namun Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta sudah menyebarkan edaran kepada seluruh sekolah negeri. Edaran awal nomor 422/6962 tertanggal 8 Juli 2013 tersebut lebih menekankan pada pembiayaan pendidikan.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Santoso Asrori, sekolah negeri dilarang untuk menjual seragam kepada siswa baru. Begitu juga untuk perlengkapan bahan ajar lain seperti buku pelajaran. "Larangan itu sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, namun kami pertegas kembali melalui edaran," tandasnya, Selasa (9/7/2013).

Dengan demikian, para tenaga pendidik, komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menawarkan seragam serta perlengkapan bahan ajar kepada siswa baru. Pungutan biaya dalam rangka bimbingan belajar atau les juga dilarang.

Budi menambahkan, untuk mengawal edaran tersebut, Dinas Pendidikan juga menerjunkan pengawas ke tiap-tiap sekolah. Sedangkan terkait dengan pembiayaan pendidikan, diatur secara terpisah. Hanya saja, pada jenjang SD dan SMP negeri tidak boleh ada biaya operasional maupun investasi yang dibebankan kepada wali murid. "SD dan SMP wali murid hanya menanggung biaya pribadi seperti seragam, iuran kurban, study tour dan lainnya. SPP dan uang investasi itu gratis," imbuhnya

Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK Negeri, pungutan masih diperbolehkan asalkan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanda Sekolah (APBS).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana menambahkan, mulai tahun ini biaya SPP jenjang SMA/SMK Negeri di Kota Yogyakarta dipastikan jauh lebih murah. Hal ini lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan intervensi anggaran yang cukup besar melalui Biaya Operasional Pendidikan atau BOP.

Total BOP pada tahun ini sebesar Rp 18,7 miliar bagi 17.546 siswa SMA/SMK Negeri di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, masing-masing siswa mendapatkan bantuan Rp 900 ribu pertahun untuk jenjang SMA dan Rp 1,2 juta pertahun bagi jenjang SMK. "Kami memandang sudah saatnya meringankan biaya operasional siswa. Meski baru sekolah negeri saja, namun intervensi anggaran ini merupakan langkah maju," ungkapnya.

Dengan demikian, biaya SPP bulanan yang dibebankan kepada siswa juga jauh lebih murah. Bagi jenjang SMA Negeri, biaya SPP maksimal sebesar Rp 170 ribu sedangkan SMK Negeri maksimal Rp 100 ribu. Sementara untuk biaya investasi, besarannya harus disesuaikan dengan pedoman dalam APBS. (R-9)