Pantura

Cawagub Don Murdono Janjikan ADD Rp 50 Juta Per Desa


Danar Widiyanto | Kamis, 2 Mei 2013 | 14:10 WIB | Dibaca: 401 | Komentar: 2

Calon Wakil Gubernur Jateng Don Murdono. (Foto:Unggul P)

KENDAL (KRjogja.com) - Calon Wakil Gubernur Don Murdono menjanjikan akan merealisasikan dana  ADD hingga Rp 50 juta per desa jika dirinya terpilih sebagai Wakil Gubernur mendampingi Hadi Prabowo (HP). Pernyataan tersebut dikatakanya saat acara konsulidasi tim telawan dan tim pemenang yang dihadiri oleh para Kepala Desa dan mantan Kepala Desa serta perangkat se Kabupaten Kendal Rabu (01/05/2013) malam. "Saat ini dana ADD yang diberikan ke desa masih dikisaran angka Rp. 5 juta, jika saya terpilih menjadi wakil gubernur mendampingi pak Hadi Prabowo maka saya akan merealisasikan dana ADD sebesar Rp. 50 juta pertahun," ujar Don.

Selain menaikan dana ADD juga pemberian kartu 'jateng sejahtera' yang fungsinya akan melayani kesehatan secara gratis kepada masyarakat. "Kartu jateng sejahtera ini merupakan kartu kesehatan gratis dan akan berlaku jika saya terpilih," jelas adik mantan Bupati Kendal Hendi Boedoro tersebut. Pihaknya bersama dengan calon gubernur Hadi Prabowo akan memprogramkan KTP gratis, akte kelahiran gratis, perawatan di puskesmas maupun rumah sakit gratis dan renovasi rumah tidak layak huni.

Konsulidasi tim pemenang dan tim relawan pasangan cagub dan cawagub HP Don dihadiri oleh kepala desa dan mantan kepala desa serta sejumlah perangkat desa se Kabupaten Kendal. Sejumlah kepala desa bahkan mengendarai sepeda motor dinasnya untuk menghadiri konsolidasi pasangan nomor urut 1 tersebut. Sepeda motor berplat merah tampak parkir di sebuah rumah makan di wilayah kecamatan patebon tempat digelar konsolidasi.

Bupati Kendal Widya Kandi Susanti saat dikonfirmasi terkait kepala desa dan perangkat yang hadir dalam konsolidasi tim pemenang dan relawan pasangan cagub dan cawagub HP Don, Kamis (02/05/2013) mengaku belum menerima laporan. "Siapapun boleh mendukung salah satu pasangan cagub dan cawagub, hanya saja saya melarang jika hadir menggunakan kendaraan yang merupakan failitas negara," ujar Widya. Jajararan PNS, TNI dan Polri juga diingatkan bupati supaya berdiri pada posisi netral dan tidak memihak salah satu calon untuk menjaga situasi dan kondisi politik di Kabupaten Kendal yang cukup aman dan terkendali. (Ung)